Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan menetapkan secara langsung persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini disiapkan sebagai strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Purbaya mengatakan, sebelumnya ia meminta masing-masing kementerian melakukan pemangkasan anggaran secara mandiri. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Karena itu, ia berencana menentukan besaran pemotongan, lalu K/L menyesuaikan alokasi belanjanya.
“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu enggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, 19 Maret 2026.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dinilai masih dapat ditunda, terutama program-program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam penjelasannya, Purbaya mencontohkan kegiatan internal seperti rapat-rapat yang dianggap tidak mendesak sebagai salah satu sasaran penghematan. “Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” katanya.
Selain efisiensi pada level program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam penghematan anggaran. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. “Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” ucapnya.
Langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri ekonomi. Pemerintah juga tengah mengkaji skema operasional baru, termasuk penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara untuk menekan biaya rutin perkantoran.
