Jakarta (31/03) — Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dan potensi lonjakan harga minyak mentah dunia. Menanggapi situasi itu, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyatakan dukungan agar pemerintah menyiapkan langkah mitigasi berlapis, mulai dari pengendalian konsumsi energi di dalam negeri melalui kebijakan work from home (WFH) secara sektoral hingga mendorong diplomasi energi untuk mengamankan pasokan.
Meitri menilai efisiensi konsumsi energi, terutama di sektor transportasi, menjadi krusial di tengah ancaman membengkaknya subsidi energi pada APBN 2026. Ia merujuk proyeksi sensitivitas fiskal yang menggambarkan risiko apabila harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi dasar Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok pada US$70 per barel.
Menurutnya, dalam skenario terburuk ketika harga minyak menembus US$200 per barel, selisihnya akan sangat jauh dari asumsi pemerintah dan berpotensi menambah beban fiskal secara signifikan. “Jika harga minyak betul-betul menembus US$200 per barel akibat eskalasi konflik yang terus berlanjut, maka setiap kenaikan US$1 per barel berisiko menambah beban fiskal negara yang sangat besar. Kita berhadapan dengan potensi pembengkakan subsidi BBM antara Rp884 triliun hingga Rp1.300 triliun. Ini ancaman serius bagi ketahanan APBN kita,” ujar Meitri.
Dari sisi permintaan, politisi PKS itu mendorong penerapan WFH secara proporsional dan selektif agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi riil. Ia menyebut kebijakan tersebut dapat diarahkan pada sektor yang adaptif terhadap kerja jarak jauh, seperti administrasi pemerintahan untuk ASN nonpelayanan publik, sektor jasa, perkantoran swasta, keuangan, dan teknologi informasi.
Di sisi lain, Meitri menegaskan sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi harus tetap berjalan penuh. Dengan pembagian yang terukur, ia memperkirakan mobilitas jutaan komuter dapat ditekan, sehingga konsumsi BBM bersubsidi maupun nonsubsidi bisa berkurang hingga 20 persen. Ia menilai penghematan ini dapat menjadi bantalan fiskal agar keuangan negara tidak terbebani oleh lonjakan subsidi.
Selain efisiensi di dalam negeri, Meitri turut menyoroti kerentanan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur utama perdagangan minyak global. Ia mendorong pemerintah mengambil langkah diplomasi energi yang proaktif dan terukur untuk mengamankan pasokan energi bagi kebutuhan domestik.
Meitri menekankan pentingnya lobi langsung kepada pemerintah Iran untuk memastikan keamanan armada kapal Pertamina yang melintasi Selat Hormuz. Menurutnya, kesamaan sikap geopolitik Indonesia dan Iran terkait isu Palestina dapat menjadi posisi tawar dalam membangun kepercayaan. “Konsistensi Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina dan mengutuk agresi di Gaza merupakan modal diplomatik yang sangat besar,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya kombinasi langkah taktis di dalam negeri dan diplomasi di luar negeri untuk menjaga ketahanan APBN. “Kami mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat upaya lobi strategis ke pemerintah Iran dan mengambil opsi kebijakan penghematan seperti WFH sektoral guna merespons dinamika global yang turut berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri kita,” kata Meitri.
