Pukul 05.30 WIB, asap mengepul dari tungku besar di sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batu. Sejumlah juru masak menyiangi ayam dan mencuci sayuran untuk menyiapkan 3.400 porsi makanan anak sekolah. Di papan stok tercatat beras 250 kilogram, cabai 20 kilogram, dan telur 15 tray—bahan yang disebut berasal dari petani sekitar.
Di saat yang sama, ratusan kilometer dari dapur itu, layar di Kementerian Perdagangan menampilkan fluktuasi harga pangan global: gula dunia melemah 27,36 persen secara tahunan, konflik di Laut Merah mengganggu rantai pasok, sementara cuaca ekstrem di Brasil mengacaukan panen kedelai. Dua lanskap yang terlihat jauh itu, pada 2026, mulai terhubung lewat satu program: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konteks ketidakpastian global, MBG mulai dipandang tidak semata sebagai jaring pengaman sosial, melainkan juga berpotensi menjadi jangkar permintaan yang menyerap produksi lokal. Namun, potensi itu datang bersama sederet pekerjaan rumah, mulai dari tata kelola belanja SPPG, keamanan pangan, hingga ketergantungan pada komoditas impor tertentu.
Pada 5 Maret 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi pertanyaan soal potensi krisis pangan akibat penutupan Selat Hormuz. “Oh pasti tidak benar,” ujarnya, seraya menyebut Indonesia “sudah terlatih menghadapi.” Pernyataan itu merujuk pada kalkulasi stok pangan nasional yang disebut mencukupi 324 hari. Meski begitu, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa kuat ketahanan itu jika gejolak global berlangsung lebih lama.
Data dalam laporan tersebut menekankan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah bahan pangan penting. Dalam situasi volatilitas harga internasional, tekanan terhadap keamanan pangan dapat muncul dalam dua arah: harga impor yang murah berpotensi menekan petani lokal, sementara lonjakan harga impor berisiko mendorong inflasi.
Di tingkat daerah, gagasan menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi lokal terlihat dari upaya menghubungkan produksi pangan dengan kebutuhan dapur SPPG. Pada Sabtu, 7 Maret 2026, di Desa Cicurug, Majalengka, Kapolres AKBP Rita Suwadi bersama Bupati Eman Suherman menanam jagung. Rita menyebut kegiatan itu sebagai bentuk sinergi mendukung program ketahanan pangan nasional. Jagung yang ditanam diharapkan kelak masuk ke SPPG terdekat sebagai bagian menu ribuan anak sekolah—memberi kepastian pasar bagi petani sekaligus pasokan segar bagi dapur.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dalam rapat di Semarang pada 3 Maret 2026, menyebut Jawa Tengah merealisasikan MBG 96,98 persen dengan 3.741 SPPG tersebar. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi dengan menyebut Jawa Tengah sebagai “juara” untuk MBG, koperasi desa, dan swasembada pangan.
Skala kebutuhan program menggambarkan besarnya pasar yang bisa tercipta. Jika setiap SPPG melayani 3.000–4.000 porsi per hari dan setiap porsi membutuhkan 150 gram beras, kebutuhan beras harian Jawa Tengah diperkirakan sekitar 500 ton, atau sekitar 180 ribu ton per tahun. Angka tersebut dinilai sebagai pasar yang relatif pasti bagi petani lokal—jika rantai pasoknya terhubung dengan baik.
Namun, persoalan tata kelola belanja menjadi catatan penting. Di Kabupaten Malang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mahila Surya Dewi pada 27 Februari 2026 menyampaikan keluhan bahwa masih banyak SPPG berbelanja di pasar tradisional atau bahkan dari luar Kabupaten Malang. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memengaruhi keamanan pangan, termasuk risiko keracunan. Di sisi lain, pembatasan belanja ke pasar menuntut SPPG terhubung langsung dengan produsen, yang berarti tantangan logistik tersendiri.
Isu lain yang mengemuka adalah sisa makanan dan limbah organik. Di Markas Polda Jawa Barat, Kapolda Irjen Pol. Rudi Setiawan pada 4 Maret 2026 menyampaikan program “100 Polybag Zero Waste” saat menerima kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rudi menjelaskan sisa bahan organik diolah menjadi pupuk untuk budidaya pangan lokal, dengan pesan bahwa limbah dipandang sebagai sumber daya.
Di Kabupaten Malang, Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menekan food waste MBG, salah satunya dengan memastikan menu disukai anak-anak. Mahila menyebut pendekatan edukasi kepada SPPG agar memasak menu yang diminati, seperti ayam geprek dan katsu.
Di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani mendorong anak muda masuk ke pertanian melalui smart farming. Pada 3 Maret 2026, ia menyatakan harapan agar pemuda menjadi agen perubahan lewat ide baru, teknologi, dan praktik pertanian modern. Di Desa Gladag, Gapoktan Surangganti mengoperasikan alat seperti traktor, drone sprayer, dan combine harvester yang digerakkan anak muda.
Di balik potensi ekonomi, skala dapur massal membawa risiko keamanan pangan. Pada 5 Maret 2026, Chef Lucky Permana di Lembaga Pelatihan Terapan Panghegar Bandung memberikan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) kepada pengelola dapur. Ia menekankan pentingnya HACCP dalam konteks meningkatnya kasus foodborne disease.
Data per 31 Desember 2025 mencatat 177 kejadian luar biasa keracunan makanan di 127 kabupaten/kota. Dengan skala jutaan porsi per hari, MBG dinilai berpotensi memperbesar risiko bila tata kelola keamanan pangan longgar. Chef Lucky menyoroti kesalahan mendasar seperti kegagalan mengidentifikasi bahaya, tidak menetapkan batas kritis, mengabaikan tindakan korektif, dan lemahnya dokumentasi. Menurutnya, SOP tidak cukup tanpa budaya kerja tim yang menjalankannya. Ia juga mencontohkan proses memasak nasi, termasuk kebutuhan suhu minimal 90 derajat Celsius selama 20 menit, serta tindakan jika ada indikasi kontaminasi.
Catatan lainnya adalah karakter tenaga pengolah di SPPG, yang banyak direkrut dari warga sekitar seperti ibu rumah tangga. Semangat kerja dinilai tinggi, namun pemahaman protokol keamanan pangan belum tentu seragam sehingga pelatihan dan pengawasan menjadi krusial.
Dari sisi pasokan protein, nelayan kecil ikut menjadi perhatian. Di Pangandaran, Ketua DPRD Asep Noordin pada 4 Maret 2026 meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KUD Minasari. Ia menyebut perputaran uang di TPI mencapai Rp33 miliar pada 2025 dengan retribusi daerah 2 persen atau Rp660 juta. Asep mendorong kebijakan pembebasan retribusi bagi nelayan kecil (kapal di bawah 10 GT), serta mengusulkan pembebasan PPN hasil tangkapan, retribusi daerah, dan pengecualian kewajiban SIUP. Sekretaris KUD Minasari Dartam Sutarjo menyambut positif dengan menyatakan pengurangan beban retribusi dapat memperbaiki nilai jual nelayan.
Di Sleman, tantangan lain muncul dari penyusutan lahan pertanian. Meski demikian, produksi gabah 2025 tercatat 135.103 ton dan disebut masih surplus sekitar 60 ribu ton dibanding kebutuhan konsumsi 75 ribu ton per tahun. Plt. Kepala Dinas Pertanian Sleman Rofiq Andriyanto pada 3 Februari 2026 menyebut penyusutan lahan sebagai tantangan jangka panjang. Sleman mengandalkan 600 Kelompok Wanita Tani untuk mengoptimalkan pekarangan sebagai lumbung pangan kedua.
Sejumlah pelajaran juga diangkat dari praktik negara lain. Brasil memiliki Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) yang mewajibkan minimal 30 persen dana makan sekolah dibelanjakan dari petani kecil lokal, berdasarkan undang-undang 2009. Kebijakan ini disebut menciptakan pasar terjamin bagi produsen kecil serta meningkatkan konsumsi sayur dan buah segar di sekolah.
India menjalankan Mid-Day Meal Scheme yang menjangkau 120 juta anak dengan model desentralistik dan melibatkan kelompok ibu desa sebagai pengelola dapur. Program itu dinilai efektif meningkatkan partisipasi sekolah anak perempuan dari kasta rendah dan mengurangi malnutrisi akut, namun juga menyisakan catatan berupa beberapa insiden keracunan fatal akibat standar higienitas yang longgar.
Dalam konteks Indonesia, MBG saat ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Disebutkan ada dorongan dari sejumlah kalangan, termasuk CISDI, agar pengaturan ditingkatkan menjadi undang-undang untuk memperkuat kewenangan lintas sektor dan memperjelas keterlibatan pemerintah daerah.
Di tengah optimisme, muncul ironi soal lahan. Di Kota Batu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada 26 Februari 2025 mengapresiasi kontribusi daerah tersebut dalam ketahanan pangan Jawa Timur. Stok CBP di Jawa Timur per Februari 2026 disebut mencapai 822.854 ton. Namun, alih fungsi lahan di Batu untuk pariwisata dan perumahan dilaporkan terus berjalan.
Di Blitar, TMMD Ke-127 Kodim 0808 turun membantu petani Desa Krisik menanam padi pada 4 Maret 2026. Seorang petani bernama Angga menyampaikan rasa syukur karena kehadiran TNI meringankan pekerjaan. Meski demikian, laporan tersebut mempertanyakan keberlanjutan bantuan semacam itu dan daya tahan petani menghadapi dorongan menjual lahan.
Dari sisi anggaran, MBG dialokasikan Rp71 triliun pada 2025, dengan sekitar 80 persen atau Rp56,8 triliun disebut dibelanjakan untuk bahan pangan. Laporan CELIOS menyoroti rencana impor 1 juta sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu MBG, dengan estimasi biaya Rp36,75 triliun yang dinilai berpotensi menekan neraca perdagangan dan nilai tukar.
Alternatif yang mengemuka adalah mengganti susu impor dengan sumber protein lokal yang lebih melimpah seperti telur, ikan, dan daging ayam. Dalam praktiknya, beberapa SPPG disebut sudah menerapkan penyesuaian menu. Di Jakarta dan Bandung, menu MBG kadang tanpa susu dan diganti telur atau tahu, sementara di Halmahera Barat ikan laut segar menjadi andalan protein.
Di sekolah-sekolah, program ini hadir dalam bentuk paling sederhana: makanan yang sampai ke tangan anak. Sekitar pukul 09.30, saat bel istirahat berbunyi, anak-anak mengambil kotak makan yang diantar dari SPPG. Menu yang disebut dalam laporan antara lain nasi, ayam geprek, tumis kangkung, dan pisang. Seorang siswa kelas 3 menilai singkat: “enak.”
Profesor kebijakan publik Universitas Indonesia Dr. Riant Nugroho menyebut MBG sebagai “investasi peradaban,” dengan argumen bahwa negara yang berhasil keluar dari middle income trap adalah mereka yang serius membangun kualitas SDM sejak dini, dan gizi merupakan salah satu fondasinya. Namun, investasi itu dinilai tidak akan berarti jika pasokan pangan tidak aman dan tidak stabil.
Pada akhirnya, MBG menuntut pasokan pangan dalam jumlah besar, stabil, dan berkualitas. Jika pasokan itu bergantung pada impor yang harganya fluktuatif, program dinilai rentan. Sebaliknya, jika pasokan terhubung dan terjamin dari petani, peternak, dan nelayan lokal, MBG berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi desa sekaligus penopang ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.
Masih ada pekerjaan rumah yang disebut jelas: penguatan tata kelola SPPG agar tidak memicu inflasi baru, penegakan standar keamanan pangan tanpa kompromi, penguatan regulasi pembelian dari produsen lokal agar efek ekonomi terasa, serta pengendalian alih fungsi lahan agar produksi pangan tidak tergerus pembangunan. Di tengah gejolak global yang diperkirakan tidak mudah reda, MBG diposisikan sebagai salah satu cara Indonesia memperkuat daya tahan dari piring makan anak sekolah.
