BERITA TERKINI
MBG dan Soft Power Indonesia: Dari Program Domestik ke Rujukan Internasional

MBG dan Soft Power Indonesia: Dari Program Domestik ke Rujukan Internasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula dikenal sebagai janji kampanye disebut telah berkembang menjadi sebuah sistem yang berjalan. Fondasi program ini diletakkan pada 15 Agustus 2024 melalui pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dirancang tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga penyusun kebijakan gizi nasional.

Sejak berdiri, BGN menyusun rancangan besar pelaksanaan MBG, mulai dari rantai pasok, standar operasional, hingga mekanisme distribusi. Implementasi program tersebut kemudian berjalan dalam skala luas. Hingga awal Maret 2026, jumlah penerima manfaat disebut telah melampaui 61,2 juta orang.

Angka itu menunjukkan lonjakan dibanding beberapa bulan sebelumnya ketika penerima manfaat masih berada di kisaran 20 juta. Kepala BGN Dadan Hindayana, dalam sebuah percakapan setelah Podcast Ruang Redaksi RMOL.ID pada periode itu, menyebut capaian 20 juta penerima manfaat setara tiga kali jumlah penduduk Singapura. Dalam rentang waktu relatif singkat, jumlah penerima manfaat kemudian meningkat sekitar tiga kali lipat, menandai bahwa program tersebut tidak lagi berada pada tahap uji coba.

Skala pelaksanaan MBG turut menarik perhatian internasional. Pada 19 November 2025, delegasi dari Timor-Leste berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari pelaksanaan program. Mereka meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiasih di Bekasi, termasuk proses penyiapan makanan, distribusi, dan cara kerja sistem di lapangan. Kunjungan itu diposisikan sebagai pembelajaran dan berbagi praktik baik.

Dua bulan setelahnya, pada 14 Januari 2026, delegasi Japan Chamber of Commerce and Industry mengunjungi SPPG Pasir Putih di Sawangan, Depok. Mereka meninjau proses dari memasak hingga distribusi, lalu menilai standar operasional MBG di Indonesia tinggi dan disebut hampir menyamai Jepang. Dalam catatan yang disampaikan, Jepang dikenal ketat dalam aspek keamanan pangan, termasuk ketentuan suhu makanan minimal 80 derajat Celsius sebelum disajikan.

Selain kunjungan belajar, program MBG juga dikaitkan dengan kerja sama lintas negara di sektor pasokan pangan. Pada 20 Oktober 2025, perwakilan Kementerian Pertanian Brasil bertemu dengan otoritas Indonesia dengan agenda memperkuat kerja sama peternakan. Pertemuan itu dipandang terkait kebutuhan memastikan pasokan protein untuk menopang pelaksanaan MBG dalam skala besar.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan diplomasi Indonesia merupakan instrumen strategis pembangunan nasional, terutama untuk ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks tersebut, MBG dipandang bukan hanya program sosial, melainkan bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang ditempatkan sebagai fondasi kekuatan negara.

Indonesia juga disebut aktif menggandeng School Meals Coalition, berbagai badan internasional, serta negara mitra. Perkembangan ini mengarah pada posisi Indonesia yang tidak hanya mengikuti praktik negara lain, tetapi mulai dijadikan rujukan.

Isu MBG kemudian dibawa ke forum global. Pada Januari 2026, Prabowo Subianto menyampaikan program ini di World Economic Forum, dengan menekankan aspek pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2026, Presiden menyatakan menerima surat dari para pemimpin dunia yang ingin belajar dari Indonesia.

Rangkaian perhatian internasional tersebut memperlihatkan pergeseran posisi MBG: dari program domestik menuju instrumen soft power. Program ini dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk berbagi model kebijakan yang telah dijalankan dalam skala puluhan juta penerima, sekaligus menciptakan ruang kerja sama ekonomi terkait kebutuhan bahan pangan, logistik, hingga teknologi pangan.

Di tengah berbagai tantangan gizi dan distribusi pangan yang juga dihadapi banyak negara berkembang, MBG diposisikan sebagai contoh pendekatan yang menekankan pelaksanaan sistematis dalam skala besar. Pada akhirnya, narasi yang mengemuka adalah bahwa kebijakan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar—seperti satu piring makanan—dapat berkembang menjadi kekuatan domestik sekaligus bahasa diplomasi yang diperhitungkan.