Mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014 Marty Natalegawa mengingatkan komunitas internasional agar tidak mengesampingkan diplomasi di tengah meningkatnya risiko konflik global. Menurut Marty, dunia saat ini menghadapi krisis kepemimpinan dan defisit kepercayaan, sehingga diplomasi perlu tetap menjadi kekuatan utama dan pilihan pertama dalam setiap upaya penyelesaian sengketa.
Pernyataan itu disampaikan Marty saat berbicara dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace, and Security After 25 Years di Jakarta, Rabu (25/2/2026). Ia menekankan keberhasilan mediasi dan negosiasi sangat bergantung pada keyakinan yang kuat terhadap efektivitas diplomasi.
“Pertama, harus ada kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap diplomasi. Diplomasi harus diutamakan,” ujar Marty.
Ia menilai diplomasi bukan sekadar adu argumen di meja perundingan, melainkan alat transformatif yang dapat menciptakan kesetaraan di panggung global. Dalam pandangannya, diplomasi dapat menjadi “pengganda kekuatan” (power multiplier) bagi negara-negara yang secara militer atau ekonomi dipandang relatif lemah, karena membuka ruang pertarungan gagasan yang lebih adil dan setara.
Namun, Marty mengingatkan bahwa proses menuju perdamaian tidak pernah instan. Ia menekankan pentingnya kesabaran dan ketekunan untuk terus mencoba meski perundingan menemui kebuntuan. Dari pengalamannya memimpin negosiasi yang sulit, Marty mengatakan ia terkadang memilih diam untuk meredam ego pihak-pihak yang bertikai. “Dalam proses perundingan, saya terkadang memilih berada dalam keheningan demi membuka jalan menuju perdamaian,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Marty juga menyoroti keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian. Ia menyebut sifat-sifat yang kerap menentukan keberhasilan mediasi—seperti empati, imparsialitas, dan kemampuan membangun jembatan komunikasi—justru banyak dilekatkan pada figur perempuan. Meski demikian, ia menyatakan partisipasi perempuan secara formal dalam proses perdamaian masih minim.
“Hanya sekitar tujuh persen negosiator adalah perempuan, dan hanya 14 persen mediator perempuan yang terlibat dalam proses formal,” tutur Marty.
Ia menyerukan agar perempuan tidak sekadar menunggu kesempatan, melainkan proaktif menunjukkan kapasitas mereka dalam proses perdamaian.
