Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009–2014, Marty Natalegawa, menegaskan bahwa diplomasi harus menjadi pilihan pertama di tengah meningkatnya risiko konflik global. Ia menilai dunia saat ini menghadapi defisit kepercayaan dan krisis kepemimpinan, sehingga upaya mediasi dan negosiasi semakin menantang.
Pernyataan itu disampaikan Marty dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace, and Security After 25 Years di Jakarta. Ia menekankan, penguatan agenda perempuan dalam perdamaian hanya dapat berjalan efektif bila didukung lingkungan internasional yang memungkinkan. Namun, ia mengingatkan bahwa dunia tidak pernah sepenuhnya kondusif karena tantangan selalu hadir, termasuk dalam proses dialog dan perundingan yang sudah dilakukan secara sungguh-sungguh.
“Pertama, adanya keyakinan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap efektivitas diplomasi. Diplomasi harus diutamakan,” kata Marty.
Marty menjelaskan, diplomasi dapat menjadi “pengganda kekuatan” bagi negara-negara yang mungkin dinilai relatif lemah di sektor lain. Melalui diplomasi, menurutnya, masyarakat global dapat menciptakan medan yang lebih setara. Selain itu, ia menekankan pentingnya kesabaran yang hampir tanpa batas dan ketekunan untuk terus berupaya dalam proses mediasi serta negosiasi.
Ia juga menceritakan pengalamannya dalam perundingan, ketika memilih berada dalam keheningan untuk meredam ego demi membuka jalan menuju perdamaian. “Berapa kali kami menyaksikan konflik yang begitu nyata, dengan berbagai upaya diplomasi, dialog, dan perundingan yang sungguh-sungguh dilakukan, namun selalu saja muncul hambatan baru, tantangan baru. Maka, diperlukan pribadi yang tangguh, yang memiliki kemampuan untuk terus bangkit kembali,” ujarnya.
Menurut Marty, keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh imparsialitas, empati, serta kemampuan membangun jembatan komunikasi.
Dalam konteks itu, ia menilai sifat-sifat seperti ketangguhan, empati, dan kemampuan menjembatani perbedaan kerap ditemukan pada perempuan. Namun, ia menyayangkan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian formal. Marty menyebut hanya sekitar tujuh persen negosiator merupakan perempuan, sementara mediator perempuan yang terlibat dalam proses formal berada di angka 14 persen.
Rendahnya angka tersebut, menurutnya, seolah membentuk persepsi adanya “penjaga gerbang” yang menentukan siapa yang dapat terlibat dalam proses perdamaian. Karena itu, ia menyerukan agar perempuan menunjukkan kapasitas dan kontribusi nyata dalam proses tersebut. “Yang kita butuhkan adalah agar perempuan dapat menunjukkan, bukan sekadar memperoleh, tetapi benar-benar memperlihatkan kontribusi yang bisa dan harus mereka berikan. Karena ini bukan hanya demi kepentingan mereka yang berkecimpung di bidang ini, melainkan demi kepentingan kita semua,” katanya.
Marty juga menilai, setelah 25 tahun berjalan, agenda Women, Peace and Security (WPS) membutuhkan pendekatan yang lebih segar dan inovatif. Menurutnya, dunia yang semakin kompleks menuntut pembaruan strategi agar peran perempuan dalam perdamaian semakin efektif.
“Setelah 25 tahun, agenda Women, Peace and Security tidak boleh berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita membutuhkan inovasi, keberanian, dan komitmen kolektif agar peran perempuan benar-benar menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas global,” ujar Marty.
Ia menekankan diplomasi dan mediasi harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat kontribusi perempuan menghadapi tantangan global yang semakin rumit. “Di tengah dunia yang terpolarisasi, diplomasi dan mediasi bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak, dan perempuan memiliki kapasitas alami untuk membangun dialog, menjembatani perbedaan, serta menciptakan ruang kompromi dalam situasi konflik yang rumit,” ujarnya.
Melalui pandangan tersebut, Marty menempatkan diplomasi bukan sekadar instrumen kebijakan luar negeri, melainkan kebutuhan mendasar dalam menjaga stabilitas global, dengan perempuan sebagai aktor yang perannya dinilai masih perlu diperkuat secara nyata.
