Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menerima kunjungan pengurus Indonesian Council on World Affairs (ICWA) yang dipimpin Ketua Umum Al Busyra Basnur di kediamannya di Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026) malam. Pertemuan itu membahas perkembangan situasi global, terutama konflik di Timur Tengah, serta peran diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian.
Dalam diskusi, ICWA menyampaikan pandangan mengenai dinamika internasional, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah dan serangan Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran. ICWA juga menilai Indonesia memiliki peluang untuk berperan lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik internasional.
Al Busyra menyebut salah satu gagasan yang disampaikan adalah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi darurat oleh Gerakan Non-Blok. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi perdamaian dan dinilai memiliki kredibilitas untuk memfasilitasi dialog internasional.
“Indonesia memiliki kemampuan, kredibilitas, dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian,” kata Al Busyra.
Ia juga menegaskan komunitas internasional masih menaruh harapan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga multilateral utama dalam mendorong kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Sementara itu, Jusuf Kalla menyoroti dampak konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Ia menyebut ketegangan geopolitik dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berimplikasi pada subsidi energi dan biaya logistik.
“Akibat masalah Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika itu berdampak ke seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia,” ujarnya.
Kalla menambahkan, kenaikan harga minyak dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga pergerakan pasar saham. “Efeknya ke mana-mana, termasuk subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, sampai saham,” kata Kalla.
Selain isu Timur Tengah, pertemuan tersebut juga membahas Board of Peace (BOP) yang dinilai menimbulkan polemik di dalam maupun luar negeri. ICWA mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali keikutsertaan dalam forum tersebut.
Al Busyra menyampaikan sejumlah aspek dalam BOP—mulai dari keanggotaan, iuran, kepemimpinan, hingga mekanisme evaluasi—masih memunculkan perdebatan. “Setelah melihat perkembangan dan isi dari BOP itu sendiri serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali bahkan mempertimbangkan keluar dari BOP,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla menekankan bahwa tujuan utama setiap forum internasional seharusnya mendorong perdamaian, bukan memperuncing konflik. “Niat baiknya tentu untuk perdamaian. Tapi yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan,” kata dia.
