Jakarta, 12/05 — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, M. Kholid, menegaskan pentingnya penguatan sektor keuangan nasional melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pernyataan itu disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/05), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kholid mengatakan Komisi XI DPR RI saat ini menaruh perhatian pada sejumlah agenda strategis, terutama penguatan sektor keuangan nasional di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global.
“Kami di Komisi XI saat ini sedang fokus terkait beberapa hal. Pertama adalah mengenai revisi Undang-Undang P2SK, bagaimana kita ingin memperkuat sektor keuangan agar sektor keuangan semakin lebih baik lagi,” ujar Kholid.
Selain pembahasan revisi UU P2SK, ia juga menyoroti dinamika geopolitik dan ekonomi global yang dinilai berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah dan kekuatan fiskal negara.
“Kita juga fokus kepada situasi geopolitik dan ekonomi global yang berdampak kepada nasional. Kita melihat bagaimana nilai tukar yang semakin melemah,” lanjutnya.
Menurut Kholid, kenaikan harga minyak internasional turut menjadi tantangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, ia menekankan perlunya memastikan kondisi fiskal tetap kuat dan siap menghadapi ketidakpastian global yang meningkat.
“Kemudian kita melihat bagaimana kekuatan fiskal kita dengan adanya kenaikan harga minyak internasional. Jadi kita ingin memastikan bahwa APBN kita kuat, APBN kita siap dalam menghadapi situasi global yang semakin dinamis,” tegasnya.
Kholid berharap penguatan sektor keuangan dan pengelolaan fiskal yang hati-hati dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.
