Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menyatakan dukungan terhadap wacana pemotongan gaji menteri, anggota DPR, hingga pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sinyal moral dari kepemimpinan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ali menilai, opsi penghematan yang diminta Presiden Prabowo Subianto untuk dikaji bukan semata persoalan besaran angka, melainkan pesan empati dan solidaritas kepada masyarakat yang berpotensi terdampak situasi global, termasuk konflik di Timur Tengah.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).
Meski demikian, Ali memberi catatan bahwa secara fiskal kontribusi pemotongan gaji pejabat terhadap total anggaran negara relatif kecil. Namun, ia menekankan nilai simboliknya dinilai besar sebagai pesan kepemimpinan yang kuat bagi publik.
Ali juga mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah membawa risiko terhadap harga energi global dan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, ia mendorong agar semangat penghematan tidak berhenti pada pemotongan gaji, tetapi diperluas menjadi disiplin fiskal nasional yang lebih menyeluruh.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, bila kebijakan tersebut diterapkan, langkah itu diharapkan menjadi teladan nyata bagi publik dan bukan sekadar urusan administrasi negara. Namun, Ali menegaskan prioritas pemerintah tetap harus mengarah pada perlindungan masyarakat kecil, pelaku UMKM, serta sektor produktif agar mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi.
Selain itu, Ali menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka kepada publik agar kebijakan tersebut dipahami sebagai simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis.
Lebih lanjut, ia berharap situasi global saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran. “Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah opsi penghematan, termasuk pemotongan gaji anggota DPR dan anggota kabinet.
