Kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi infrastruktur vital dari serangan siber dilaporkan menurun pada awal 2026. Dalam Global Cybersecurity Outlook 2026 yang dirilis World Economic Forum (WEF), para pemimpin dunia menilai kesiapan nasional menghadapi insiden siber besar semakin dipertanyakan di tengah meningkatnya volatilitas geopolitik global.
Survei terbaru dalam laporan tersebut menunjukkan 31% responden menyatakan kurang percaya diri terhadap kemampuan negara tempat mereka berbasis untuk merespons serangan siber besar yang menargetkan infrastruktur kritis. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 26%, menandakan tren penurunan kepercayaan.
Ketidakpastian itu muncul ketika sektor-sektor vital—seperti energi, air, dan transportasi—disebut semakin sering menjadi sasaran kampanye siber yang dimotivasi secara geopolitik. Kekhawatiran para pemimpin dunia juga dikaitkan dengan insiden yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan publik.
Salah satu contoh yang disorot terjadi pada April 2025, ketika peretas membobol sistem bendungan hidroelektrik di Norwegia. Serangan tersebut menyebabkan pintu air terbuka dan melepaskan 500 liter air per detik selama empat jam, dalam peristiwa yang oleh pejabat setempat disebut sebagai sabotase yang disengaja.
Laporan WEF juga mencatat perbedaan persepsi yang tajam antarwilayah. Responden di Timur Tengah dan Afrika Utara melaporkan tingkat kepercayaan tertinggi, dengan 84% menyatakan yakin terhadap kemampuan pertahanan infrastruktur kritis negara mereka.
Di sisi lain, krisis kepercayaan paling berat terjadi di Amerika Latin dan Karibia. Di kawasan ini, hanya 13% responden yang merasa percaya diri terhadap kesiapan nasional. Sementara itu, tingkat kepercayaan di Amerika Utara berada di angka 38%, dengan 32% responden secara terbuka menyatakan tidak percaya diri.
Temuan lain yang dinilai mengkhawatirkan adalah penilaian mandiri dari organisasi sektor publik. Laporan mencatat 23% organisasi sektor publik menyatakan ketahanan siber mereka belum memadai. Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor swasta, di mana 11% organisasi melaporkan ketahanan siber yang tidak cukup.
WEF menilai ketimpangan tersebut berpotensi menciptakan kerentanan sistemik. Kurangnya koordinasi lintas sektor serta keterbatasan sumber daya di pemerintahan disebut dapat menjadi celah yang dimanfaatkan aktor negara maupun kelompok kriminal untuk mengganggu stabilitas ekonomi.
Dalam merespons situasi ini, laporan menyebut banyak negara mulai mengevaluasi kembali ketergantungan pada penyedia teknologi asing. Muncul tren menuju “kedaulatan siber”, ketika pemerintah berupaya memperkuat kemandirian digital guna melindungi aset-aset kritis dari guncangan eksternal.
WEF menegaskan penguatan kesiapan nasional tidak lagi dipandang semata sebagai tantangan teknis, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial pada masa mendatang.
