Dunia disebut sedang memasuki fase ekonomi “dua kecepatan”, ketika kelompok super kaya terus meraup keuntungan besar dari dividen dan pasar keuangan, sementara jutaan pekerja menghadapi penurunan upah riil di tengah meningkatnya biaya hidup.
Gambaran itu disampaikan dalam laporan terbaru Oxfam dan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC/CSI) yang dirilis bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, 1 Mei. Laporan tersebut menyoroti jurang pendapatan yang kian melebar antara eksekutif puncak dan pekerja.
Menurut laporan itu, pada periode 2019–2025, pendapatan 1.500 CEO dengan bayaran tertinggi di dunia meningkat 54% menjadi rata-rata 8,4 juta dolar AS per tahun. Pada saat yang sama, upah riil pekerja global disebut turun sekitar 12% akibat inflasi dan melemahnya daya beli.
Ketimpangan tersebut digambarkan semakin ekstrem: pekerja rata-rata diperkirakan harus bekerja selama 490 tahun untuk menyamai pendapatan tahunan seorang CEO papan atas. Pada 2025 saja, penurunan daya beli pekerja setara dengan “kehilangan” upah selama 31 hari, sehingga total kerugian kumulatif sejak 2019 mencapai 108 hari pendapatan.
Laporan itu juga menilai lonjakan dividen global sebagai salah satu pendorong utama situasi tersebut. Pada 2025, total nilai dividen global diproyeksikan mencapai rekor 2,1 triliun dolar AS, dengan lebih dari 900 miliar dolar AS mengalir kepada 1% orang terkaya di dunia. Disebutkan pula sekitar 80 miliar dolar AS dibayarkan langsung kepada sekitar 1.000 miliarder global, setara dengan tingkat pendapatan sekitar 2.500 dolar AS per detik.
Dalam perhitungan laporan tersebut, rata-rata seorang miliarder membutuhkan waktu kurang dari dua jam untuk memperoleh penghasilan yang setara dengan gaji satu tahun seorang pekerja biasa.
Di Eropa, khususnya Prancis, tren itu digambarkan semakin jelas. Perusahaan-perusahaan dalam indeks CAC 40 dilaporkan membayarkan dividen lebih dari 107 miliar euro (115,56 miliar dolar AS) pada 2025. Pendapatan rata-rata CEO di Prancis kini disebut 130 kali lebih tinggi dibanding pendapatan karyawan mereka, naik dari 111 kali pada 2019.
Laporan tersebut menyebut sekitar 76% keuntungan perusahaan-perusahaan besar di Prancis dibagikan sebagai dividen. Kondisi itu dinilai mempersempit sumber daya yang tersedia untuk kenaikan upah, investasi jangka panjang, serta tujuan transisi hijau.
Para penulis laporan juga mengingatkan adanya kesenjangan yang membesar antara produktivitas dan pendapatan riil. Sejak 2004, produktivitas tenaga kerja global disebut meningkat 51%, tetapi porsi pendapatan yang tersedia bagi pekerja menurun sekitar 2%. Beberapa faktor yang dikemukakan mencakup melemahnya peran serikat pekerja, finansialisasi ekonomi, serta gelombang otomatisasi yang terjadi tanpa mekanisme distribusi ulang manfaat bagi pekerja.
Selain itu, ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan. Rata-rata kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita di perusahaan besar saat ini sekitar 16%. Laporan itu menggambarkan dampaknya dengan menyebut bahwa secara tahunan perempuan praktis “bekerja tanpa dibayar” sejak awal November.
Dalam situasi ini, Oxfam dan ITUC/CSI memperingatkan risiko meningkatnya keresahan sosial serta penurunan kepercayaan terhadap demokrasi seiring makin terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi di tangan kelompok super kaya.
Kedua organisasi menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas, termasuk mengenakan pajak tinggi pada dividen besar, membatasi kesenjangan gaji antara eksekutif dan karyawan, serta menetapkan upah layak yang disesuaikan dengan inflasi.
Laporan tersebut terutama berfokus pada perusahaan-perusahaan besar, sehingga ketimpangan dapat terlihat lebih kuat dibanding gambaran di perekonomian yang lebih luas. Meski demikian, para ahli menilai konsentrasi kekayaan pada kelompok terkaya menjadi tantangan yang kian signifikan bagi keberlanjutan model pertumbuhan global saat ini.
