Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan ke Rusia dan Prancis yang dinilai sebagai langkah untuk menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Manuver diplomasi ini dipandang sebagai upaya menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok politik tertentu.
Pakar Diplomasi dan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas, menilai kunjungan Prabowo—yang menemui Presiden Rusia Vladimir Putin lalu bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron—berkaitan dengan kebutuhan strategis sekaligus dinamika persepsi publik terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintah.
Ratih mengatakan, kunjungan ke Rusia berkaitan erat dengan pengamanan suplai energi alternatif, seperti gas dan minyak, di tengah hambatan akibat konflik global. Sementara itu, agenda di Prancis dipandang memiliki fokus berbeda, yakni membuka peluang kerja sama teknologi pertahanan guna mengurangi ketergantungan Indonesia pada satu negara tertentu.
Menurut Ratih, kerja sama dengan Prancis berpotensi terkait negosiasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi pertahanan. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya diversifikasi, mengingat selama ini muncul anggapan bahwa Indonesia bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat.
Selain aspek energi dan pertahanan, Ratih menilai rangkaian kunjungan ini juga berfungsi meredam kritik domestik. Ia menyebut kebijakan pemerintah terkait Board of Peace (BOP) dan kesepakatan tarif resiprokal kerap dianggap terlalu menguntungkan Amerika Serikat sehingga memicu polemik di dalam negeri.
Di saat yang hampir bersamaan, terdapat dinamika kerja sama Menteri Pertahanan RI dengan Amerika Serikat. Ratih menilai kondisi tersebut dapat dibaca sebagai respons atas memudarnya wibawa hukum internasional, termasuk melemahnya penghargaan terhadap kedaulatan antarnegara, yang mendorong Indonesia untuk memperkuat kapasitas pertahanan secara lebih mandiri.
Ratih menambahkan, apabila fokus utama pemerintah berada pada isu politik tingkat tinggi (high politics) yang berkaitan dengan militer strategis, maka evaluasi terhadap kekuatan militer nasional perlu segera dilakukan. Secara keseluruhan, ia memandang langkah Prabowo sebagai upaya mencari titik tengah: menjaga komunikasi dengan Rusia dan Prancis, sembari tetap mempertahankan kerja sama dengan Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan strategis Indonesia.
