Pekan ini, dinamika geopolitik Timur Tengah kembali menjadi panggung bagi dua langkah diplomasi yang berlangsung hampir bersamaan namun menampilkan pendekatan berbeda. Perdana Menteri India Narendra Modi berpidato di hadapan Parlemen Israel (Knesset), sementara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Amman, Yordania, untuk bertemu Raja Abdullah II.
Dua agenda tingkat tinggi tersebut dinilai tidak sekadar kunjungan kenegaraan rutin. Keduanya mencerminkan perbedaan cara New Delhi dan Jakarta membaca eskalasi keamanan global dan krisis berkepanjangan di kawasan, sekaligus menunjukkan bahwa negara-negara Asia tidak bergerak dalam satu pola yang seragam dalam merespons isu Timur Tengah.
Dalam kunjungannya ke Israel, Modi menyoroti fokus pada inovasi teknologi, kerja sama ekonomi seperti kesepakatan perdagangan bebas, serta perluasan kerja sama pertahanan. Pidato di Knesset dipandang sebagai bagian dari perubahan arah diplomasi India, yang secara historis pernah dikenal sebagai pendukung awal perjuangan kemerdekaan Palestina dan salah satu pilar Gerakan Non-Blok.
Di bawah kepemimpinan Modi, hubungan India dengan Israel digambarkan semakin menekankan pertimbangan strategis. Israel diposisikan sebagai mitra penting, terutama terkait kebutuhan modernisasi pertahanan, akses teknologi militer, serta kerja sama dalam menghadapi ancaman keamanan siber dan kebutuhan intelijen. Dalam kerangka ini, India disebut menempatkan kepentingan strategis nasional sebagai prioritas utama, termasuk untuk menjaga perimbangan kekuatan di kawasan Asia Selatan melalui penguatan rantai pasok teknologi pertahanan.
Sementara itu, kunjungan Prabowo ke Yordania menampilkan penekanan berbeda. Pertemuan dengan Raja Abdullah II di Istana Basman disebut membawa fokus pada diplomasi kemanusiaan dan resolusi konflik yang berkeadilan. Indonesia kembali menegaskan komitmennya bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah mensyaratkan terwujudnya Two-State Solution atau Solusi Dua Negara.
Sikap tersebut dikaitkan dengan mandat konstitusional UUD 1945 yang menentang penjajahan. Pemilihan Yordania sebagai tujuan kunjungan juga dinilai memiliki pertimbangan strategis, mengingat posisi Amman yang dekat dengan Palestina, perannya dalam menampung pengungsi, serta otoritas sebagai penjaga situs-situs suci di Yerusalem. Dalam kerangka ini, kerja sama dengan Yordania dipandang memperkuat upaya Indonesia mendorong legitimasi diplomatik dan kelancaran bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza.
Perbedaan langkah Modi dan Prabowo memperlihatkan dua spektrum pendekatan diplomasi Asia di Timur Tengah. India digambarkan semakin mengedepankan pragmatisme berbasis kepentingan strategis—terutama penguatan pertahanan, transfer teknologi, dan kalkulasi geoekonomi. Indonesia, sebaliknya, menekankan pendekatan yang berangkat dari prinsip hukum internasional, mandat konstitusi, serta dorongan penyelesaian konflik nirkekerasan dan berkeadilan.
Kontras tersebut menegaskan bahwa Asia bukanlah entitas tunggal dalam merespons dinamika Timur Tengah. Ke depan, efektivitas kedua pendekatan itu akan diuji oleh perkembangan situasi regional dan konstelasi global. Namun, melalui manuver dua pemimpin ini, arah dan bobot diplomasi negara-negara Asia dalam percaturan internasional terlihat kian menonjol.
