Kunjungan delegasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai menegaskan pergeseran peran diplomasi Indonesia yang kian melampaui fungsi seremonial dan protokoler. Di tengah transformasi pesat Tiongkok—dengan Shanghai sebagai salah satu pusat ekonomi dan teknologi—perwakilan Indonesia di luar negeri dinilai memikul tugas strategis untuk menjaga kepentingan nasional melalui diplomasi ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, hingga kerja sama riset dan teknologi.
Delegasi Studi Strategis IPDN dipimpin Wakil Rektor IPDN Prof. Hyronimus Rowa dan Direktur Pascasarjana IPDN Prof. Muhadam Labolo. Rombongan diterima Konsul Jenderal RI untuk Shanghai, Berlianto Situngkir. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog mengenai kebutuhan Indonesia membaca perubahan global secara lebih strategis.
Dalam pertemuan itu, KJRI Shanghai digambarkan tidak hanya menjalankan layanan konsuler, melainkan berfungsi sebagai simpul kepentingan nasional Indonesia di kawasan yang dinamis. Dari perwakilan ini, berbagai agenda diplomasi—mulai perdagangan, investasi, pendidikan, budaya, hingga jejaring industri—didorong secara lebih konkret.
Bagi mahasiswa IPDN, kunjungan tersebut diposisikan sebagai bagian dari pendidikan kenegaraan yang lebih luas. Calon aparatur pemerintahan dinilai perlu memahami bahwa daya saing negara juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, inovasi, dan kemampuan membangun jejaring internasional, bukan semata kapasitas tata kelola domestik.
Sejumlah agenda strategis mengemuka dalam forum bersama KJRI Shanghai. Pertama, dorongan untuk memperkuat quality investment bagi Indonesia. Investasi dipandang tidak cukup diukur dari besaran modal yang masuk, melainkan juga dari transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri nasional, serta penguatan rantai produksi domestik. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi dinilai perlu lebih selektif dan berorientasi jangka panjang.
Kedua, penguatan perdagangan, pendidikan, dan budaya sebagai instrumen hubungan luar negeri yang saling terhubung. Ketiga, pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai sektor masa depan yang perlu diarusutamakan dalam diplomasi Indonesia, dengan Shanghai disebut sebagai contoh bagaimana teknologi, inovasi, dan kreativitas dapat menjadi mesin pertumbuhan.
Keempat, pemanfaatan simpul perdagangan seperti Yiwu untuk memperluas akses pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri rumah tangga Indonesia. Kelima, penguatan eksistensi perusahaan Indonesia di Tiongkok yang dinilai menunjukkan kapasitas bersaing di pasar global, sekaligus menandai pergeseran diplomasi ekonomi dari sekadar promosi menuju penguatan posisi bisnis nasional di luar negeri.
Dalam paparan mengenai kehadiran pelaku usaha Indonesia di Shanghai, sektor perbankan disebut diwakili oleh Bank Mandiri yang memiliki kantor cabang penuh di Shanghai untuk melayani transaksi perdagangan dan pembiayaan korporasi Indonesia–Tiongkok. Bank Negara Indonesia (BNI) juga hadir melalui kantor perwakilan yang mendukung pendanaan proyek, layanan remitansi, dan aktivitas bisnis masyarakat Indonesia di kawasan tersebut.
Di sektor barang konsumsi, Mayora Group melalui Mayora Shanghai memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar Tiongkok, termasuk Kopiko. Indofood memperkuat distribusi Indomie dan produk makanan lainnya di wilayah Shanghai dan Tiongkok Timur. Sementara Kapal Api memperluas jaringan distribusi kopi kemasan dan penetrasi pasar gaya hidup urban di pusat-pusat perdagangan Shanghai. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut digambarkan sebagai indikasi bahwa Indonesia tidak hanya memasok bahan mentah, tetapi mulai masuk ke rantai nilai global melalui produk konsumsi bermerek.
Pada sektor investasi dan properti, Royal Golden Eagle (RGE) Group milik Sukanto Tanoto disebut melakukan ekspansi melalui akuisisi aset properti premium seperti Wanda Reign on the Bund di Shanghai. Adapun di sektor perikanan, PT Perikanan Indonesia (Perindo) memperluas kerja sama ekspor produk laut dengan mitra lokal Shanghai Seafirst Co., Ltd, yang disebut membuka peluang lebih besar bagi produk perikanan nasional memasuki pasar Tiongkok.
Penguatan ekosistem bisnis Indonesia di Shanghai juga ditandai dengan berdirinya Kamar Dagang Umum Indonesia Shanghai (Indonesia Chamber of Commerce in Shanghai) yang diresmikan pada Maret 2026 sebagai wadah koordinasi strategis bagi perusahaan Indonesia yang ingin memperluas jaringan bisnis di Tiongkok. Selain itu, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai di bawah Kementerian Perdagangan disebut berperan sebagai business matcher bagi eksportir Indonesia.
Di luar diplomasi ekonomi, perhatian juga diarahkan pada dimensi yang kian penting dalam hubungan Indonesia–Tiongkok, yakni diplomasi pengetahuan. Kerja sama akademik kedua negara disebut terus berkembang, mencakup penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, hingga pembangunan pusat riset kolaboratif di bidang pertanian, herbal, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan industri kreatif.
Dalam konteks tersebut, KJRI Shanghai dinilai dapat berperan sebagai jembatan antara universitas, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah Indonesia dengan berbagai institusi di Shanghai dan sekitarnya. Pandangan yang mengemuka menyebut Indonesia tidak hanya membutuhkan pasar dan investasi, tetapi juga pengetahuan, teknologi, dan kapasitas baru untuk mempercepat transformasi nasional.
Relevansi IPDN kemudian ditekankan sebagai institusi pendidikan kader pemerintahan yang diharapkan melahirkan aparatur negara dengan kemampuan administratif sekaligus sensitivitas global. Diplomasi dipandang tidak hanya menjadi urusan Kementerian Luar Negeri, melainkan juga terkait pembangunan daerah, investasi, pendidikan, industri, hingga pelayanan publik. Pemerintah daerah pun disebut dituntut mampu membangun jejaring internasional untuk mendukung pengembangan wilayah.
Kunjungan delegasi IPDN ke KJRI Shanghai, dengan demikian, diposisikan sebagai pembelajaran tentang cara kerja negara modern: kemajuan bangsa disebut tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kemampuan menyatukan negara, kampus, industri, dan diplomasi dalam satu visi pembangunan. Dari pengalaman di Shanghai, muncul penekanan bahwa hubungan Indonesia–Tiongkok diharapkan tidak berhenti pada hubungan formal, tetapi menghasilkan transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas nasional.
Pertemuan tersebut menyisakan pesan bahwa diplomasi Indonesia perlu bergerak dari sekadar kehadiran menuju pengaruh, dari hubungan menuju kapasitas, dan dari kerja sama menuju penguatan kemandirian nasional. Peran KJRI Shanghai, penguatan kerja sama riset, ekspansi bisnis nasional, serta pembentukan sumber daya manusia aparatur seperti yang dilakukan IPDN disebut perlu saling terhubung dalam visi Indonesia yang lebih adaptif dan berdaya saing global.
