KTT G20 tahun ini mengusung tema “Solidaritas, Kesetaraan, Keberlanjutan” dan menghimpun para pemimpin senior dari sebagian besar negara anggota serta organisasi di dalam blok tersebut, bersama sejumlah negara tamu. Namun, Amerika Serikat—ekonomi terbesar di G20—menyatakan tidak akan menghadiri KTT.
Untuk pertama kalinya digelar di Afrika, pertemuan di Johannesburg ini dinilai memiliki arti penting bagi Afrika Selatan sebagai tuan rumah dan bagi Benua Afrika secara lebih luas. Salah satu isu yang diperkirakan menonjol adalah beban utang negara berkembang. Dalam laporan yang dirilis tepat sebelum KTT, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebut negara-negara berkembang saat ini menanggung utang global hingga 31 triliun dolar AS, atau dua kali lipat dibandingkan pada 2010.
Data PBB juga menunjukkan bahwa pada periode 2021–2023, pemerintah negara-negara Afrika rata-rata menghabiskan 70 dolar AS per orang untuk pembayaran bunga utang. Angka ini melampaui pengeluaran untuk pendidikan yang tercatat 63 dolar AS per orang dan kesehatan sebesar 44 dolar AS per orang. Kondisi tersebut membuat isu keringanan dan restrukturisasi utang diperkirakan menjadi salah satu topik besar dalam agenda pembahasan.
Direktur Eksekutif South African Institute of International Affairs (SAIIA), Elizabeth Sidiropoulos, menilai posisi Afrika berada dalam momentum yang kuat untuk mendorong reformasi sistem keuangan global dan berbagai prioritas Afrika lainnya. Menurutnya, hal ini didukung oleh peran Afrika Selatan sebagai tuan rumah dan status Uni Afrika (AU) sebagai anggota penuh G20, terutama menjelang pergantian presidensi G20 kepada Amerika Serikat pada tahun depan.
Di sisi lain, peneliti kebijakan publik dari Good Governance Africa (GGA) yang berbasis di Johannesburg, Busisipho Syobi, menyoroti pentingnya sumber daya mineral Afrika bagi transisi energi global. Namun, ia menilai Afrika belum banyak memperoleh manfaat dari kekayaan tersebut. Syobi mengatakan KTT G20 di Afrika Selatan dapat menjadi kesempatan untuk mengubah keadaan itu, termasuk memastikan mineral berkontribusi pada upaya mengatasi krisis energi di Afrika.
“Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah bagaimana menjamin agar Afrika mendapatkan manfaat dari mineral-mineral ini dan bagaimana mineral ini dapat berperan dalam mengatasi krisis energi yang sedang terjadi di benua ini. Saat ini, sekitar 600 juta penduduk Afrika hidup tanpa listrik. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa transisi energi ini mampu menjawab tantangan yang muncul di benua ini,” kata Syobi.
Sehari sebelum pembukaan KTT, pada 20 November, Afrika Selatan dan Uni Eropa menandatangani perjanjian mengenai mineral-mineral esensial. Dalam perjanjian tersebut, Afrika Selatan disebut akan menyediakan berbagai mineral penting bagi Uni Eropa untuk mendukung transisi energi, dengan rencana pembangunan rantai penambangan, ekstraksi, dan pemurnian di Afrika Selatan.
Selain agenda terkait Afrika, KTT G20 tahun ini juga dihadapkan pada kebutuhan untuk membahas tantangan besar lain, termasuk menjaga peran sentral multilateralisme di tengah ketidakstabilan geopolitik. Pengumuman Presiden AS Donald Trump untuk memboikot KTT dan tidak mengirim delegasi tingkat tinggi, ditambah ketidakhadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping serta sejumlah kepala negara dari Argentina dan Meksiko, dinilai dapat memperkecil peluang lahirnya Pernyataan Bersama yang kuat, termasuk terkait isu keuangan iklim, perdagangan global, maupun keringanan utang bagi negara-negara berkembang.
Meski demikian, para pengamat menilai perpecahan di internal G20 akibat persaingan geopolitik dan perselisihan perdagangan sudah terjadi sebelum KTT di Johannesburg. Karena itu, G20 dinilai perlu mencermati tantangan yang ada untuk menetapkan peta jalan strategis bagi fase berikutnya, alih-alih berfokus pada penyelesaian perselisihan yang bersifat sementara.
Sidiropoulos menilai tantangan utama G20 ke depan adalah memfokuskan kembali perannya agar tetap relevan sebagai platform kebijakan global. “Masalah terbesar yang harus dihadapi G20 saat memasuki periode berikutnya adalah bagaimana memfokuskan kembali upayanya untuk membantu G20 agar berfungsi sebagai platform yang bermanfaat dalam mendorong reformasi dan proses kebijakan untuk merespons permasalahan utama yang dihadapi dunia,” ujarnya.
Sementara itu, dinamika perdagangan juga menjadi sorotan. Dalam laporan yang dirilis pada 13 November, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan perdagangan impor negara-negara G20 meningkat empat kali lipat antara pertengahan Oktober 2024 dan pertengahan Oktober tahun ini. WTO mengaitkan kenaikan tersebut dengan kebijakan tarif dari AS yang mendorong negara-negara lain menerapkan langkah-langkah pelonggaran perdagangan. Selain itu, lonjakan permintaan produk terkait teknologi kecerdasan buatan (AI) disebut turut membantu negara-negara G20—yang dinilai terdepan di bidang teknologi—memainkan peran lebih besar dalam arus perdagangan global.
