Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar pada 15–16 November 2022 di Nusa Dua, Bali, dibayangi risiko tidak menghasilkan keputusan bersama atau leaders’ communique. Ketegangan geopolitik, terutama dampak perang Rusia-Ukraina, dinilai berpotensi mempersulit upaya menyatukan sikap para pemimpin ekonomi besar dunia, meski Indonesia menegaskan fokus forum ini tetap pada agenda pemulihan ekonomi.
Sejumlah persiapan penyelenggaraan telah dirampungkan. Di kawasan Nusa Dua, salah satu aturan yang diterapkan adalah skema ganjil genap untuk mengurai kemacetan selama perhelatan berlangsung.
Tiga isu utama presidensi Indonesia
Indonesia mengusung tiga isu strategis dalam presidensi G20, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Namun, perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sekitar sembilan bulan juga menjadi sorotan global karena dampaknya terhadap berbagai persoalan ekonomi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan agenda utama G20 tetap berfokus pada kerja sama ekonomi dan multilateral. Meski demikian, isu lain dapat ikut mengemuka dalam pembahasan, terutama yang terkait dampak ekonomi.
“Kita tidak beralih dari tiga tema utama G20… Bisa saja nanti diperluas di dalam sesi-sesi itu. Misalnya ancaman krisis pangan, atau ancaman krisis energi, dan ancaman krisis ekonomi. Termasuk mungkin isu geopolitik yang berdampak pada masalah ekonomi,” ujar Usman Kansong.
Kehadiran pemimpin dunia dan absennya Putin
KTT G20 Bali dihadiri 17 kepala negara dan pemerintahan yang mewakili 20 negara dengan ekonomi besar dunia. Presiden Joko Widodo menyebut kehadiran para pemimpin tersebut sebagai hal yang “sangat menggembirakan” di tengah situasi global yang sulit.
Meski demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir secara langsung dan Rusia mengirim Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Sejumlah analisis menilai absennya Putin berkaitan dengan tingginya ketegangan serta desakan negara-negara Barat atas invasi Rusia ke Ukraina.
Presiden Jokowi menyebut ada kemungkinan Putin berpartisipasi secara virtual. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga memilih hadir secara virtual, yang disampaikan oleh juru bicara Kepresidenan Ukraina, Sergii Nykyforov, sebagai hadir “dalam format tertentu”.
Usman Kansong menyatakan Indonesia telah berupaya mengundang Putin dan Zelenskyy. “Itu sudah kita upayakan, ketika Jokowi berangkat ke Ukraina dan juga Rusia,” katanya.
Dampak perang pada agenda pemulihan ekonomi
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Jokowi dalam merespons perang Rusia-Ukraina sebagai upaya yang luar biasa. Namun, ia menilai ketidakhadiran kedua pemimpin negara itu dapat berdampak besar terhadap keberhasilan presidensi Indonesia, terutama pada isu pemulihan ekonomi.
“Ketidakhadiran Putin dan Zelenskyy akan sangat dominan pada isu pemulihan ekonomi yang diusung Indonesia. Tidak ada pemulihan ekonomi tanpa perang usai,” ujar Bhima.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai peran G20 tidak signifikan dalam mempengaruhi kondisi global karena mandatnya terkait perekonomian dunia.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping mengonfirmasi kehadirannya dan direncanakan bertatap muka untuk pertama kalinya sejak Biden menjabat sebagai presiden.
Komunike G20: target utama yang tidak mudah
Keputusan bersama yang lazim disebut komunike menjadi salah satu target penting KTT G20. Namun, proses mencapai kesepakatan dinilai menghadapi tantangan besar di tengah kompleksitas situasi global.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak mempermasalahkan jika KTT G20 pada akhirnya tidak menghasilkan leaders’ communique.
“Sebenarnya kalau kita lihat jujur belum pernah saya kira G20 situasi dunia se-kompleks sekarang. Kalau pada akhirnya nanti tidak melahirkan leaders komunike, menurut saya ya sudah nggak apa,” kata Luhut di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11), dikutip dari Detik.
Meski demikian, pemerintah menyatakan tetap mengupayakan keluarnya dokumen hasil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan para sherpa dari berbagai negara sepakat berusaha menghasilkan dokumen keluaran atau deklarasi pemimpin.
“Teman-teman sherpa semua negara sepakat mengupayakan menghasilkan output document atau yang sering kita sebut leader's declaration terutama untuk KTT G20 Indonesia 2022. Itu tujuan utamanya. Masih berproses, masih berjuang,” ujar Susiwijono dalam keterangan pers Minggu (13/11).
Usman Kansong juga menyebut ada sejumlah upaya yang akan dilakukan Indonesia agar KTT G20 di Bali dapat menghasilkan komunike, yang dinilai penting sebagai landasan kebijakan teknis negara-negara anggota dalam menghadapi isu ekonomi.
Risiko kebuntuan dan perbedaan penilaian
Bhima Yudhistira menilai isu geopolitik menjadi ancaman bagi pembahasan ekonomi, terutama karena perang Rusia-Ukraina berdampak pada krisis pangan dan energi yang berujung pada tekanan ekonomi.
“Perang Rusia-Ukraina berdampak besar pada krisis pangan dan energi yang berdampak pada krisis ekonomi. Ini akan memperburuk terjadinya resesi global 2023,” kata Bhima.
Ia menilai, di tengah ketegangan geopolitik dan ego multilateral, ada kemungkinan G20 tidak mencapai komunike dan berisiko menjadi pertemuan yang tidak menghasilkan dokumen bersama.
Namun, Hikmahanto Juwana berpandangan tidak ada potensi kebuntuan. Menurutnya, jika ada hal yang belum terselesaikan, pembahasan dapat dilanjutkan pada presidensi berikutnya di India.
