BERITA TERKINI
Krisis Iklim Global Dinilai Perlu Kebijakan Berkeadilan dan Berpihak pada Keseimbangan Alam

Krisis Iklim Global Dinilai Perlu Kebijakan Berkeadilan dan Berpihak pada Keseimbangan Alam

YOGYAKARTA — Perubahan iklim disebut telah menjadi kenyataan yang dirasakan umat manusia di seluruh dunia dan kini berkembang menjadi krisis iklim global abad ke-21. Hal itu disampaikan Rahmawati Husein dalam Pengajian Ramadhan 1447 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY yang digelar di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ahad (1/3/2026).

Rahmawati menjelaskan, dampak perubahan iklim berlangsung dalam jangka panjang dan berimplikasi pada pola cuaca serta temperatur bumi. Menurutnya, proses itu dapat terjadi selama puluhan hingga ratusan tahun, dipengaruhi faktor alami dan terutama aktivitas manusia.

Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah itu menegaskan pemanasan suhu bumi memicu perubahan iklim, dengan faktor utama berasal dari aktivitas manusia. Ia juga menyebut sejumlah pemicu lain, seperti peningkatan gas rumah kaca, pemanasan global, dan kerusakan fungsi hutan.

Selain itu, Rahmawati menguraikan perubahan iklim turut berkaitan dengan perubahan pola curah hujan, perubahan angin, musim, kelembapan, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi. Ia juga menyinggung perubahan kondisi laut dan atmosfer sebagai bagian dari rangkaian dampak yang terjadi.

Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi isu politik karena berkelindan dengan kepentingan pembangunan. Ia menyoroti persoalan tata ruang yang dinilainya berpengaruh kuat, sehingga memunculkan dinamika politik lingkungan.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, San Afri Wang, membahas perbedaan mendasar antara ekologi politik dan politik ekologi dalam konteks Indonesia. Ia menyampaikan bahwa ekologi politik di Indonesia saat ini banyak dirumuskan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah yang kerap ditunggangi kepentingan kapitalisme serta didukung aktor politik.

San Afri menilai, dalam kondisi tersebut rakyat berada pada posisi periferal atau di pinggiran, dan belum menjadi sentral dalam pengambilan kebijakan lingkungan.

Ia juga mengungkapkan data terkait kekayaan alam Indonesia, yakni sekitar 46% cadangan gas bumi dunia berada di Indonesia. Namun, ia menambahkan tantangan ekologis muncul karena 80% potensi tersebut berada di dalam kawasan hutan yang berbentuk pegunungan.

Menutup pemaparannya, San Afri mengingatkan bahwa perubahan iklim 99,8% merupakan hasil aktivitas manusia (antropogenik). Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan politik kembali pada prinsip keseimbangan alam agar tidak meninggalkan warisan kerusakan bagi generasi mendatang.