Meningkatnya konflik Amerika Serikat–Israel dan Iran disebut membuat pasar global semakin gelisah di tengah ketidakpastian yang kian berat, terutama karena kekhawatiran terganggunya pasokan energi dunia. Situasi tersebut mendorong harga minyak mentah melesat di atas 80 dolar AS per barel dan dikhawatirkan dapat menembus 100 dolar AS per barel.
Di tengah gejolak itu, kawasan timur Indonesia (KTI) dinilai berpeluang memperoleh keuntungan karena memiliki sumber daya alam (SDA) strategis yang dibutuhkan pasar global. Namun, peluang tersebut dibarengi masalah yang digambarkan sebagai anomali “pedang bermata dua”: indikator makro bisa terlihat mengilap, sementara tekanan di tingkat rumah tangga justru membesar.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi KTI dapat terdorong oleh ekspor komoditas unggulan. Akan tetapi, pada level mikro, masyarakat berpendapatan rendah berpotensi menghadapi kenaikan harga yang signifikan. Pemicunya antara lain biaya logistik yang meningkat seiring kenaikan harga BBM global, yang kemudian menggerus daya beli jika tidak diimbangi kompensasi kebijakan dari otoritas terkait.
Dalam artikel ini disebutkan sedikitnya ada tiga sektor di KTI yang berpotensi menikmati sentimen geopolitik global. Pertama, nikel di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Ketidakpastian energi global menjadikan nikel diburu sebagai aset transisi energi dan komponen baja tahan karat. Kawasan seperti Sorowako, Morowali (IMIP), dan Weda Bay disebut berpeluang mencetak rekor ekspor.
Kedua, gas alam cair (LNG) di Papua Barat. Kekhawatiran dunia terhadap pasokan LNG, termasuk bila jalur strategis seperti Selat Hormuz terganggu, disebut membuat perhatian beralih ke Tangguh LNG di Teluk Bintuni, dengan meningkatnya minat pembeli terutama dari Asia Timur.
Ketiga, komoditas emas di Papua dan Papua Tengah. Harga emas yang meningkat tajam saat perang pecah hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang masa disebut menguatkan posisi wilayah tersebut sebagai kawasan tambang emas besar. Dalam konteks ini, Freeport disebut telah mencatat laba yang sangat besar dalam laporan keuangannya.
Meski ekspor komoditas strategis berpotensi menguat, penulis menilai ada “bom waktu” yang disebut sebagai “The Logistic Trap”. KTI sangat bergantung pada transportasi laut dan udara. Ketika harga minyak dunia naik, biaya operasional kapal kargo, transportasi udara, dan transportasi darat ikut terkerek, memicu efek berantai pada harga barang.
Dampaknya, harga kebutuhan pokok, semen, hingga beras yang didatangkan dari luar daerah—seperti dari Jawa atau Sulawesi Selatan—berisiko melonjak. Kondisi ini tercermin pada ketimpangan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) di sejumlah hub ekonomi utama KTI pada periode Maret 2026.
Di Makassar, inflasi tercatat 4,2 persen. Angka ini dinilai relatif aman, meski disebut sudah lebih tinggi dari target otoritas, dengan latar posisi Makassar sebagai lumbung pangan dan hub logistik utama di KTI. Sementara itu, di Ternate dan Labuha inflasi mencapai 6,5 persen dan disebut mengalami overheating. Walaupun gaji pekerja tambang meningkat, harga barang ikut melonjak akibat ongkos angkut mahal.
Tekanan lebih berat terlihat di Jayapura dan Timika, yang disebut berada pada kisaran inflasi 7,8–8,5 persen. Hal ini dikaitkan dengan ketergantungan tinggi pada jasa kargo udara, sehingga harga kebutuhan pokok sangat sensitif terhadap kenaikan harga avtur.
Selain logistik, tantangan lain yang disorot adalah ketergantungan infrastruktur kelistrikan di banyak daerah KTI pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Jika pemerintah tidak segera menambah subsidi atau mempercepat transisi menuju energi terbarukan seperti PLTA dan geotermal, sejumlah daerah disebut berisiko menghadapi pemadaman bergilir untuk menekan beban biaya energi berbasis BBM yang meningkat.
Gambaran besar yang muncul, menurut penulis, adalah paradoks “rich land, poor people”. Data makro dapat menunjukkan pertumbuhan yang kuat karena dukungan nikel, gas, emas, serta pangan yang dibutuhkan global. Namun, pada saat yang sama, daya beli masyarakat dapat tergerus oleh inflasi yang terus meningkat akibat jebakan logistik, terutama ketika harga BBM global terdorong naik oleh perang.
Di bagian akhir, penulis mendorong pemerintah dan otoritas terkait menyiapkan kebijakan untuk meredam tekanan tersebut. Usulan yang disebut antara lain strategi mitigasi inflasi dan penguatan kemandirian pangan melalui revitalisasi konsumsi karbohidrat endemik seperti sagu dan umbi-umbian sebagai bentuk substitusi impor yang terkalibrasi, serta percepatan transisi energi terbarukan, termasuk pembangunan PLTA skala besar dan tenaga angin.
