Krisis perlahan melanda sejumlah pusat manufaktur utama China pada musim semi 2026. Situasi ini ditandai penutupan pabrik, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meningkatnya aksi protes buruh yang menuntut pembayaran upah yang belum dibayar.
Kepala Trinco Centre for Strategic Studies (TCSS), A. Jathindra, menilai perkembangan tersebut bukan sekadar perlambatan ekonomi biasa. Ia menyebut apa yang terjadi merupakan pertemuan berbagai kegagalan struktural yang muncul secara bersamaan.
Jathindra menyatakan salah satu pemicu langsung krisis adalah perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari 2026, yang berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Sebelum konflik, China disebut menerima sekitar 5,35 juta barel minyak per hari melalui jalur itu, namun pasokan kini turun menjadi sekitar 1,22 juta barel per hari.
Penurunan pasokan tersebut, menurut Jathindra, memicu lonjakan biaya bahan baku industri. Ia mencontohkan harga bromin yang naik dari 22.000 yuan menjadi 53.000 yuan per ton, sementara biaya plastik dan tekstil juga meningkat.
Ia menilai kenaikan biaya ini menjadi tekanan berat bagi pabrik-pabrik berorientasi ekspor yang selama ini beroperasi dengan margin keuntungan sangat tipis. “Bagi pabrik ekspor yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan sangat tipis, ini bukan sekadar hambatan. Ini adalah tembok,” ujarnya.
Meski demikian, Jathindra menekankan perang terkait Iran bukan satu-satunya penyebab. Ia menilai Partai Komunis China (PKC) telah membangun sistem ekonomi selama puluhan tahun yang terlalu bergantung pada investasi tetap, tenaga kerja murah, dan ekspor. Menurutnya, struktur ekonomi yang tidak seimbang itu membuat guncangan eksternal mudah merembet menjadi krisis yang lebih luas.
