Uni Eropa disebut tengah berupaya mencari pemasok batubara menjelang musim dingin tahun ini, di tengah situasi pasokan energi yang kian ketat setelah Rusia mengurangi suplai gas ke kawasan tersebut. Sejumlah negara di Eropa mulai mendekati negara lain, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan pasokan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang kembali diaktifkan meski sebelumnya sempat ada komitmen penghentian operasi.
Tekanan pasokan energi di Eropa terjadi seiring kebijakan blok Barat yang mengembargo batubara dari Rusia. Kondisi itu diperparah setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memotong pasokan gas ke Eropa melalui pipa North Stream I hingga 60 persen dari kondisi normal. Di saat bersamaan, Eropa juga bersiap menghadapi musim dingin, periode ketika konsumsi energi biasanya meningkat karena penggunaan penghangat ruangan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan sejumlah negara Uni Eropa telah mendekati pengusaha batubara dalam negeri untuk mendapatkan pasokan. Ia menyebut Jerman secara resmi meminta 150 juta ton batubara dari Indonesia, yang dinilai akan berpengaruh pada revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2022.
“Gambaran permintaan sudah 150 juta (ton). Itu yang bicara angka Jerman yang saya tahu,” kata Ridwan.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan asosiasi batubara Jerman sempat bertemu dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam pertemuan tersebut, kata Agung, disampaikan bahwa sekitar 50 persen suplai batubara Jerman sebelumnya berasal dari Rusia, dan dengan perkembangan situasi saat ini Jerman ingin mengembangkan kerja sama suplai batubara dari Indonesia.
Di pasar global, data perdagangan batubara mencatat harga komoditas tersebut berada di level US$395,50 per metrik ton pada Selasa (21/6). Harga itu naik 3,47 persen atau 13,25 poin dibandingkan hari sebelumnya.
Adapun di dalam negeri, produksi batubara Indonesia hingga kini tercatat mencapai 284,41 juta ton atau 42,90 persen dari target awal tahun sebesar 663 juta ton. Pemerintah menyatakan pasokan untuk kebutuhan domestik dipastikan tidak terganggu di tengah meningkatnya permintaan dari luar negeri.
Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai peran perbankan masih dibutuhkan untuk menyalurkan kredit ke sektor energi fosil, termasuk batubara. Menurutnya, hal itu menjadi dasar bagi perbankan untuk tetap mendukung energi fosil karena dinilai masih krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam merespons lonjakan kebutuhan energi dari luar negeri.
Ia juga menyebut belum ada larangan bagi perbankan dalam negeri terkait pembiayaan batubara, termasuk dalam pemberian fasilitas pinjaman kepada perusahaan di sektor tersebut. Mamit menambahkan, perbankan Indonesia telah menerapkan skema bisnis dan standar prosedur operasional yang ketat, termasuk pada bank-bank Himbara, sebelum menyalurkan pembiayaan untuk energi fosil.
Di sisi lain, Mamit menilai batubara masih dibutuhkan Indonesia dan dunia, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi fosil lain akibat perang Rusia–Ukraina. Ia menyebut Indonesia juga menyiapkan langkah menuju Net Zero Emission pada 2060, sembari mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
“Ini kesempatan bagi kita sebagai negara eksportir batubara terbesar. Harusnya dioptimalkan sebesar-besarnya potensi batubara yang kita miliki sampai pada titik tidak boleh digunakan,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa di saat perbankan Tanah Air menggencarkan green financing untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan, upaya pendanaan tersebut semestinya tidak membuat pemanfaatan sumber daya yang ada terhambat.
“Green financing saat ini sedang berjalan dan saya mendukung hal tersebut. Hanya saja, jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki tidak bisa dioptimalkan karena kendala pendanaan,” katanya.
