Krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah mendorong perubahan perilaku konsumsi di sejumlah negara, terutama pada sektor transportasi. Ketidakpastian di Selat Hormuz mengguncang pasar komoditas dan mengganggu pasokan minyak, yang kemudian memicu lonjakan harga minyak mentah dalam periode yang berkepanjangan. Dampaknya, beban biaya konsumsi energi meningkat, khususnya untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan.
Komisi Eropa mencatat pengeluaran rata-rata untuk bahan bakar minyak di Uni Eropa naik 12% menjadi 1,84 euro per liter (sekitar Rp 31.650) dalam rentang 23 Februari hingga 16 Maret 2026. Kenaikan biaya ini ikut mendorong pergeseran pilihan konsumen, termasuk meningkatnya minat pada kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Di Eropa, Aramisauto—perusahaan mobil bekas di Prancis—melaporkan pangsa penjualan kendaraan listrik mereka meningkat hampir dua kali lipat dalam beberapa pekan. Pada pekan yang dimulai 16 Februari dan pekan yang dimulai 9 Maret, pangsa penjualan EV naik menjadi 12,7% dari sebelumnya 6,5%.
Dalam periode tiga pekan yang sama, proporsi penjualan mobil bensin di Aramisauto turun dari 34% menjadi 28%, sementara mobil diesel merosot dari 14% menjadi 10%. Tren serupa terlihat pada aktivitas pencarian daring. OLX, platform pasar daring global berbasis di Amsterdam, mencatat lonjakan pencarian mobil listrik di sejumlah pasar: Prancis naik 50%, Portugal 54%, Rumania 40%, dan Polandia 39%.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis energi dapat mempercepat adopsi EV, terutama ketika biaya energi fosil meningkat dan pasokan minyak tidak pasti. Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan ambisi untuk mengonversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, mulai dari sepeda motor hingga truk dan traktor, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada BBM yang sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri.
Sebelum Prabowo menjabat presiden, pemerintah telah menerapkan subsidi kendaraan listrik berbasis baterai sebesar Rp 7 juta untuk sepeda motor. Namun, pada 2026 subsidi tersebut dihentikan dengan pertimbangan efisiensi. Di tengah momentum guncangan energi global, adopsi EV kembali menjadi isu yang dinilai perlu dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan.
Sejumlah argumen menguatkan potensi kendaraan listrik. Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar fosil yang membutuhkan ekstraksi dan pembakaran terus-menerus sepanjang masa pakai, EV lebih menitikberatkan kebutuhan material utama pada tahap produksi. Proses daur ulang baterai juga disebut dapat mengurangi konsumsi energi, air, dan emisi gas rumah kaca hingga melebihi 60% dibandingkan ekstraksi material baru.
Laporan The International Council on Clean Transportation (2025) menyebut emisi gas rumah kaca kendaraan listrik sepanjang siklus pakainya sekitar 73% lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin, termasuk setelah memperhitungkan emisi dari proses produksi.
Dari sisi ekonomi energi, kenaikan harga minyak global berpotensi mendorong pembengkakan subsidi energi. Penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat menjadi salah satu langkah meredam tekanan lonjakan harga minyak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Estimasi biaya energi kendaraan listrik rata-rata sekitar Rp 300–500 per kilometer, sedangkan kendaraan bensin dapat mencapai Rp 1.000–1.500 per kilometer, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar belanja negara.
Meski demikian, transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan. Produksi bahan baku seperti nikel, kobalt, dan litium memiliki dampak lingkungan yang perlu disoroti. Selain itu, kendaraan listrik tetap membutuhkan listrik yang dalam praktiknya masih banyak bersumber dari batu bara. Tanpa perbaikan sistem sirkularitas, transisi EV dinilai berisiko menjadi pemindahan beban lingkungan dari sektor transportasi ke pertambangan.
Di Asia Tenggara, ketergantungan terhadap batu bara meningkat menjadi sekitar 45% dari pembangkit listrik tahunan, dari 35% selama satu dekade belakangan. Pada saat yang sama, pangsa global turun menjadi sekitar 34% dari 39%. Angka tersebut menggambarkan adanya kesenjangan dalam transisi energi dan sistem kelistrikan yang belum sepenuhnya sejalan dengan dekarbonisasi.
Di Indonesia, tantangan juga muncul dari sisi persepsi konsumen, termasuk kekhawatiran biaya penggantian baterai yang mahal serta perdebatan mengenai seberapa “ramah lingkungan” EV ketika sumber listrik masih didominasi energi fosil. Indonesia merupakan produsen nikel, sementara proses pengolahannya masih banyak mengandalkan energi berbasis batu bara. Dalam kondisi dukungan kebijakan yang melemah, faktor persepsi risiko dan tingkat kepercayaan terhadap teknologi dapat semakin menentukan keputusan konsumen.
Elektrifikasi transportasi publik juga disebut belum menunjukkan peningkatan signifikan. Keberlanjutan program ini masih bergantung pada subsidi layanan transportasi massal melalui skema Buy The Service (BTS) untuk operasional bus perkotaan. Namun, anggaran BTS turun dari Rp 437,89 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp 177,49 miliar pada 2025. Penurunan tersebut berdampak pada jumlah kota penerima subsidi, dari 11 kota pada 2024 menjadi delapan kota pada 2025.
Sejumlah langkah dinilai diperlukan agar transisi kendaraan listrik berjalan lebih efektif. Upaya menekan emisi melalui EV perlu diperluas hingga hulu dan hilir, termasuk kelanjutan insentif bagi produsen dan konsumen, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya yang lebih agresif.
Subsidi kendaraan listrik juga dinilai perlu diarahkan pada program bus listrik agar biaya mobilitas masyarakat lebih terjangkau, sekaligus memperluas penggunaan kendaraan listrik berdaya besar ke kota-kota besar lain, tidak terbatas pada Jabodetabek.
Untuk menekan jejak lingkungan, penguatan sistem daur ulang dinilai penting guna mengurangi ketergantungan pada ekstraksi mineral baru. Emisi material dari daur ulang disebut dapat mencapai hingga 80% lebih rendah dibandingkan bahan baku berbasis penambangan. Selain itu, dekarbonisasi proses manufaktur melalui penggunaan energi bersih dan peningkatan efisiensi produksi baterai dipandang krusial agar pengembangan EV tidak sekadar memindahkan beban emisi dari sektor transportasi ke industri dan pertambangan.
Pada akhirnya, transisi kendaraan listrik tidak hanya dipengaruhi kesiapan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh struktur kebijakan serta sistem energi yang menjadi penopangnya.
