Bumi memang didominasi air—sekitar 70% permukaannya tertutup air. Namun, hanya sekitar 0,5% yang merupakan air tawar yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan irigasi. Ketersediaan yang terbatas ini kian tertekan oleh meningkatnya permintaan, serta naiknya suhu dan kekeringan yang terkait dengan perubahan iklim.
Dampaknya sudah dirasakan luas. Sekitar 2 miliar orang di dunia tidak lagi memiliki akses rutin terhadap air minum bersih. Selain itu, setengah populasi global mengalami kekurangan air pada periode tertentu setiap tahun.
Krisis air juga membawa biaya ekonomi besar. Kelangkaan air menurunkan hasil panen, memperburuk ketahanan pangan, mengurangi produksi energi, serta memperburuk sanitasi yang berdampak pada kesehatan. World Wildlife Fund (WWF) memperkirakan nilai ekonomi ekosistem air tawar yang masih berfungsi mencapai €49,4 triliun (Rp 939 kuadriliun) pada 2023—setara sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) global.
Quentin Grafton, Ketua UNESCO dalam Ekonomi Air, memperingatkan krisis air yang signifikan di negara-negara terdampak kekeringan di Afrika dan Timur Tengah berpotensi menekan ekonomi hingga 25% dalam 20–30 tahun ke depan. Menurutnya, tekanan ekonomi ini akan mengurangi kemampuan negara untuk mengimpor pangan atau membangun infrastruktur berskala besar seperti bendungan dan pabrik desalinasi guna mengatasi kelangkaan air.
“Ini masa genting. Kita harus beradaptasi dengan cara yang jauh lebih cepat,” kata Grafton, seraya menekankan perlunya respons cepat sebelum krisis air merusak perekonomian global.
Grafton juga menyebut krisis air yang mengganggu pasokan pangan, aktivitas ekonomi, dan lapangan kerja di suatu wilayah berisiko memicu gejolak politik dan sosial. Konsekuensinya dapat berupa pengungsian dan migrasi massal. Ia mencontohkan sebagian orang dari wilayah Eropa selatan yang memilih menyeberangi Laut Mediterania seiring meningkatnya penggurunan.
Upaya mengatasi kekeringan pun tidak murah. Ekosistem air tawar yang mengering akibat pembangunan dan irigasi berlebihan memerlukan rehabilitasi besar-besaran. WWF mencatat dunia telah kehilangan sepertiga lahan basah sejak 1970.
Krisis air juga dinilai dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Grafton menyoroti India yang menghadapi keterbatasan air untuk mengoperasikan pembangkit listrik batu bara penghasil listrik termal, yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia menyebut target pertumbuhan 7% sebagai “impian belaka” bagi negara yang menampung 18% populasi dunia, tetapi hanya memiliki 4% pasokan air tawar global. “Tidak cukup air untuk semua orang,” katanya.
Menurut Grafton, warga miskin pedesaan di India termasuk yang paling terdampak. Eksploitasi air tanah secara berlebihan menyebabkan muka air tanah terus menurun dan memicu masalah serius. Salah satu langkah yang ia sebut adalah memperkuat tangkapan air lokal, misalnya melalui bendungan tanah yang dapat menahan air hujan pada musim hujan untuk digunakan saat musim kemarau.
Dampak krisis air sangat terasa di sektor pertanian. Panas dan kekeringan ekstrem memperlambat aliran sungai, mengeringkan danau serta waduk, dan mengganggu siklus hidrologi ketika air menguap lalu kembali turun sebagai hujan. Dalam jangka panjang, kelembapan dan nutrisi tanah dapat menurun secara permanen, yang telah merusak produksi pertanian sebagai basis ekonomi di Asia dan Afrika.
Selama kekeringan parah pada 2020–2023 di semenanjung Afrika timur, sekitar 13 juta ternak dilaporkan mati dan panen gagal. Sedikitnya 20 juta orang mengalami krisis pangan dan kehilangan mata pencaharian. Kekeringan ini disebut menjadi 100 kali lebih mungkin terjadi akibat perubahan iklim.
Di Afrika Sub-Sahara, beban krisis air juga tercermin dari waktu yang tersita untuk sekadar mendapatkan air. The Water Project memperkirakan kegiatan mengumpulkan air menghabiskan 40 miliar jam setiap tahun—waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja atau mengenyam pendidikan.
Eropa pun menghadapi tekanan yang meningkat. Krisis air memburuk seiring pemanasan yang lebih cepat di wilayah ini dibanding benua-benua lain, kecuali Antarktika. Setelah 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, Jerman mengalami periode akhir musim dingin hingga awal musim semi yang paling kering. Kekeringan menjalar dari Inggris hingga Eropa Tengah, sementara negara-negara Mediterania menghadapi panas ekstrem, kebakaran hutan, dan kekurangan air berkepanjangan.
Di saat yang sama, perebutan sumber daya air di antara sektor industri makin terlihat. Sergiz Moroz, pakar manajemen air di LSM European Environment Bureau, mengatakan semakin banyak sektor bersaing memperebutkan air yang terbatas. “Sektor IT tiba-tiba datang ke Brussels dan mengatakan kami membutuhkan banyak air berkualitas tinggi,” ujarnya, sementara petani juga menyuarakan kebutuhan air untuk pertanian.
Uni Eropa berencana memberlakukan pembatasan penggunaan air bagi perusahaan teknologi melalui Strategi Ketahanan Air UE yang dijadwalkan berlaku pada 2026.
Amerika Serikat juga tidak luput dari krisis air. Warga yang mengalami keterbatasan akses air menanggung beban ekonomi besar. Studi 2022 dari organisasi nirlaba DigDeep menyebut rumah tangga tanpa akses air dan sanitasi memadai di AS menghabiskan sedikitnya US$15.800 (Rp 250 juta) per tahun untuk biaya kesehatan. Beban kesehatan ini turut berdampak pada hilangnya pekerjaan dan kesempatan menempuh pendidikan.
Pendiri sekaligus CEO DigDeep, George McGraw, memperkirakan jumlah orang yang tidak memiliki akses akan meningkat seiring kelangkaan air akibat tekanan peristiwa iklim. Ia menekankan pentingnya mewujudkan “akses air yang universal” melalui investasi pada “sistem air cerdas dan berkelanjutan yang terhubung dan tidak terhubung dengan jaringan,” sebagai pengganti sistem distribusi air yang rentan terhadap perubahan iklim.
