Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan integritas sebagai kunci dalam mendorong pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi saat Indonesia menjadi tuan rumah ACI Regional Conference 2025 di Jakarta, 23–25 September 2025. Forum ini mempertemukan delegasi negara anggota Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI) serta sejumlah lembaga internasional untuk membahas penguatan tata kelola antikorupsi di kawasan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan integritas berperan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan masa depan yang lebih adil, inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa integritas mendorong keadilan sosial agar sumber daya dapat didistribusikan secara adil, sekaligus memerangi korupsi, nepotisme, dan diskriminasi.
Indonesia, melalui KPK, menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum internasional ACI untuk ke-12 kalinya. Forum ini diprakarsai Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) bersama Asian Development Bank (ADB). Penunjukan Indonesia disebut sejalan dengan momentum proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, serta mencerminkan peran aktif KPK dalam forum ACI, termasuk saat menjadi pembicara di Bhutan pada 2024.
Konferensi bertema “Integrity to Catalyse Social Development and Economic Growth” ini menggelar berbagai diskusi lintas negara, mulai dari sesi pleno hingga pertemuan jejaring aparat penegak hukum melalui Law Enforcement Network (LEN). Agenda lainnya mencakup pembahasan integritas birokrasi dalam Public Integrity Network (PIN), serta dialog dengan sektor swasta melalui Business Integrity Network (BIN).
Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, antara lain pengelolaan konflik kepentingan, transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership), serta pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan blockchain untuk pencegahan korupsi. Forum ini juga menampilkan Public Integrity Indicators Regional Workshop yang dipimpin OECD bersama Kementerian PAN-RB, dengan pemaparan hasil analisis indikator integritas sektor publik di Indonesia dan negara Asia Pasifik lainnya.
Konferensi dihadiri 19 negara anggota ACI dari total 34 anggota, termasuk Australia, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, serta Uzbekistan yang disebut sebagai anggota baru. Para delegasi menegaskan komitmen bersama bahwa korupsi merupakan hambatan serius bagi pembangunan, sehingga integritas perlu menjadi katalis utama bagi tata kelola pemerintahan dan dunia usaha yang lebih transparan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut forum ini sebagai tonggak penting bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD. Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan peran reformasi birokrasi digital untuk mengurangi potensi penyimpangan di sektor publik.
Menutup sesi hari pertama, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha menyoroti pentingnya penguatan sistem monitoring pencegahan korupsi melalui pendekatan kualitatif pada sistem risiko dan pendekatan kuantitatif lewat Survei Penilaian Integritas (SPI). Ia menyatakan monitoring yang efektif memerlukan transparansi, kolaborasi, dan konsistensi.
Konferensi dijadwalkan berlangsung hingga 25 September, dengan rangkaian sesi tematik, lokakarya, dan regional leaders’ meeting yang menekankan kolaborasi lintas sektor untuk menindaklanjuti komitmen antikorupsi di kawasan Asia Pasifik.
