Hubungan Korea Selatan (Korsel) dengan ASEAN disebut terus menguat, terutama pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in melalui kebijakan New Southern Policy (NSP). Kebijakan ini dirancang untuk memaksimalkan kerja sama dan memperkuat pendekatan Korsel ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Latar belakang New Southern Policy
Salah satu alasan pembentukan NSP adalah keinginan Korsel untuk mengurangi ketergantungan terhadap dua negara adidaya, yakni China dan Amerika Serikat (AS). Selama ini, Korsel bergantung pada kerja sama perdagangan dengan China. Namun, di saat yang sama, Seoul juga mengandalkan aliansi keamanan dengan AS untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.
Di tengah perkembangan geopolitik global, persaingan China dan AS dinilai terus meluas dan semakin kompleks. Dalam konteks ini, Korsel berupaya memperluas kemitraannya, terutama dengan negara-negara Asia Tenggara.
Pemerintahan Yoon disebut tetap melanjutkan NSP
Seiring berakhirnya masa jabatan Moon, muncul pertanyaan apakah Presiden Yoon Suk Yeol akan tetap menjadikan Asia Tenggara sebagai fokus politik luar negeri Korsel. Pemerintahan transisi Korsel menyatakan kebijakan tersebut akan berlanjut.
Direktur Perencanaan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Korsel, Park Chi Young, menegaskan pemerintahan Yoon tetap akan melanjutkan NSP. Meski begitu, ia menyebut bentuk dan implementasinya masih dalam pembahasan.
“Kebijakan (NSP) tetap akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru, tapi terkait bentuk dan kebijakannya itu masih digodok dan akan dijelaskan pada waktunya,” kata Park saat berdialog dengan sejumlah wartawan Indonesia di Kementerian Luar Negeri Korsel, Seoul, Selasa (31/5), dalam rangka Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea.
Program tersebut digagas Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang berkolaborasi dengan Korea Foundation.
ASEAN diposisikan sebagai mitra penting Indo-Pasifik
Dalam pertemuan itu, Park menyampaikan ASEAN selama ini menjadi salah satu mitra utama Korsel. Ia juga menuturkan Presiden Yoon tetap memandang Asia Tenggara sebagai mitra penting di kawasan Indo-Pasifik.
Park menambahkan, nama kebijakan NSP kemungkinan akan berubah, tetapi elemen utamanya disebut tetap sama seperti era Moon. Menurutnya, fokus kerja sama mencakup:
- kesehatan,
- kebebasan berpendapat, dan
- demokrasi.
Implementasi kebijakan Yoon masih dinanti
Sejalan dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel, Kepala Pusat ASEAN-India Studies di Korea National Diplomatic Academy (KNDA), Choe Wongi, dalam wawancara dengan The Korea Herald menyebut pendirian utama Presiden Yoon adalah mempertahankan aliansi Indonesia–Korsel sebagai poros politik luar negeri Korsel.
Choe mengatakan Presiden Yoon berjanji menghadirkan kawasan Indo-Pasifik yang “bebas, terbuka dan inklusif” melalui kerja sama dengan AS, serta menekankan tanggung jawab Korsel sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia.
Namun, menurut Choe, yang belum jelas adalah sejauh mana dan pada level apa Presiden Yoon akan mengimplementasikan komitmennya dalam kebijakan nyata, terutama terkait hubungan dengan AS, kerja sama trilateral Korsel–AS–Jepang, serta relasi dengan negara anggota Quad, yakni AS, Jepang, Australia, dan India.
