Pakar keamanan senior asal Korea Selatan, Moon Chung-in, menilai negaranya menghadapi dilema strategis di tengah persaingan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Situasi tersebut, menurutnya, mencerminkan tantangan yang juga dihadapi negara-negara kekuatan menengah (middle powers) dalam tatanan global saat ini.

Pernyataan itu disampaikan Moon dalam Middle Powers Conference 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Moon menjelaskan, Korea Selatan berada dalam posisi “sandwich” di antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, Seoul bergantung pada aliansi keamanan dengan AS. Namun di sisi lain, Korea Selatan memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap Tiongkok.

Ia menilai dinamika tersebut kian rumit seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan Washington. Kondisi itu, kata Moon, memicu perdebatan internal di Korea Selatan mengenai arah kebijakan luar negeri yang sebaiknya ditempuh.

Meski demikian, Moon menyebut mayoritas publik Korea Selatan dinilai mendukung pendekatan penyeimbangan: mempertahankan kerja sama keamanan dengan AS sekaligus menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Menurutnya, pendekatan ini mencerminkan strategi khas negara middle power yang berupaya mengoptimalkan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam blok kekuatan besar.

Untuk langkah ke depan, Moon mengusulkan konsep “diplomasi transenden” yang menekankan pemulihan norma dan prinsip internasional sebagai dasar kerja sama global. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antarnegeri kekuatan menengah, termasuk melalui forum MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

“Kita perlu bekerja sama untuk memulihkan norma, prinsip, dan aturan internasional dalam kerja sama global,” ujar Moon.