Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikaitkan dengan adopsi kecerdasan buatan (AI) telah lebih terasa di Amerika Serikat. Namun, kondisi serupa belum terlihat secara luas di China. Sejumlah faktor, mulai dari kebijakan pemerintah hingga tingkat digitalisasi perusahaan, dinilai membuat dampak AI terhadap tenaga kerja di China lebih tertahan.
Salah satu pembeda utama adalah cara pemerintah memandang isu ketenagakerjaan. Beijing menargetkan tingkat pengangguran perkotaan berada di kisaran 5,5 persen, sehingga stabilitas lapangan kerja menjadi agenda nasional. Dengan target tersebut, perusahaan dinilai tidak leluasa melakukan PHK besar-besaran semata demi efisiensi teknologi.
Alex Lu, pendiri LSY Consulting, menyebut mandat ketenagakerjaan dari pemerintah ikut menahan perusahaan lokal untuk memangkas pekerja secara agresif. Menurutnya, fokus perusahaan tidak hanya mengejar margin, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya memengaruhi kecepatan otomatisasi.
Faktor lain adalah biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan AS. Rata-rata gaji engineer algoritma yang banyak dicari disebut sekitar 20.035 yuan per bulan, atau kurang lebih setara 35.000 dolar AS per tahun. Angka ini jauh di bawah standar engineer level menengah di Silicon Valley yang dapat mencapai 300.000 dolar AS per tahun. Dalam situasi seperti ini, insentif bisnis untuk mengganti manusia sepenuhnya dengan AI dinilai tidak sebesar di AS.
Selain itu, karakter pekerjaan di sejumlah perusahaan China juga disebut lebih sulit digantikan secara utuh oleh AI. Tina Zhou, pendiri startup marketing Boomfluence.ai yang berbasis di Beijing, menilai banyak pekerja memegang tugas yang lebih luas—seorang engineer, misalnya, dapat merangkap fungsi teknis, koordinasi, hingga dukungan operasional. Pola kerja yang campuran dan fleksibel ini membuat AI lebih mudah dipakai sebagai alat bantu produktivitas daripada pengganti total.
Tingkat digitalisasi perusahaan juga menjadi faktor penentu. Banyak perusahaan di China dinilai belum sedigital perusahaan di AS, khususnya dalam penggunaan perangkat lunak enterprise skala besar. Ketika sistem kerja belum sepenuhnya terdigitalisasi, integrasi AI untuk menggantikan alur kerja manusia tidak dapat berlangsung secepat di Amerika.
Alex Lu menambahkan, banyak alat AI populer di China masih berfokus pada peningkatan produktivitas individu, bukan solusi enterprise yang mampu menggantikan satu divisi sekaligus. Karena itu, implementasi AI pada skala korporasi besar dinilai masih membutuhkan proses yang lebih panjang.
Meski demikian, AI tetap berkembang dan mulai memengaruhi dinamika tenaga kerja di China, meskipun arahnya lebih banyak berupa pergeseran kebutuhan keterampilan. Alibaba sempat melaporkan penurunan jumlah karyawan lebih dari 30 persen untuk memprioritaskan strategi AI. Sementara itu, perusahaan lain seperti Tencent dan Huawei disebut masih menambah tenaga kerja, terutama di bidang riset dan pengembangan.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dampak AI di China saat ini cenderung berupa reposisi kerja dan perubahan kebutuhan keahlian, bukan penghapusan pekerjaan secara massal. Kombinasi target pemerintah, ongkos tenaga kerja yang lebih rendah, peran kerja yang fleksibel, serta digitalisasi yang belum sepenuhnya matang menjadi faktor yang membuat China berada pada fase berbeda dibanding AS dalam menghadapi disrupsi AI.
