BERITA TERKINI
Konflik Timur Tengah Dorong Negara Pengimpor Perkuat Diplomasi Energi

Konflik Timur Tengah Dorong Negara Pengimpor Perkuat Diplomasi Energi

Konflik yang kian kompleks di Timur Tengah memicu gangguan serius pada pasokan energi global dan mendorong negara-negara yang bergantung pada impor minyak untuk mengintensifkan diplomasi energi. Di saat yang sama, sejumlah pemerintah juga menyiapkan langkah penyesuaian permintaan domestik dan penghematan energi demi menjaga keamanan energi nasional.

Situasi memburuk setelah eskalasi yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Selat Hormuz—jalur strategis yang menjadi rute pengangkutan seperlima minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dunia—dilaporkan hampir sepenuhnya lumpuh. Kondisi ini tidak hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah Brent, tetapi juga memicu efek berantai yang mengganggu rantai pasok pangan dan pupuk global.

Bagi negara pengimpor, krisis ini bergeser dari persoalan ekonomi menjadi isu keamanan nasional. Pemerintah pun mengaktifkan berbagai instrumen diplomasi energi, termasuk langkah langsung ke negara-negara kunci di sekitar pusat konflik, untuk mengamankan pasokan dan melindungi arus perdagangan.

India menjadi salah satu negara yang paling terdampak karena sekitar 60% impor minyak dan gasnya melewati Selat Hormuz. Situasi disebut memasuki “siaga merah” setelah 22 kapal berbendera India yang membawa lebih dari 2 juta ton bahan bakar dilaporkan terdampar. Perdana Menteri Narendra Modi kemudian melakukan “diplomasi ulang-alik” melalui percakapan telepon mendesak dengan para pemimpin Kuwait dan Uni Emirat Arab. New Delhi menekankan prinsip kebebasan navigasi, memanfaatkan kemitraan strategis untuk mencari cara mempermudah arus barang, sekaligus menjaga keseimbangan diplomatik untuk melindungi kepentingan nasional di tengah konflik.

Korea Selatan juga menghadapi tekanan serupa. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan, Koo Yun Cheol, menggelar pertemuan dengan para duta besar negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Seoul. Dalam pertemuan itu, Korea Selatan meminta negara-negara Teluk menjaga stabilitas pasokan minyak, LNG, nafta, dan urea, serta menekankan pentingnya keselamatan kapal kargo dan awak kapal Korea Selatan saat melintasi Selat Hormuz.

Di Eropa, Italia menempuh pendekatan proaktif lewat kunjungan Perdana Menteri Giorgia Meloni ke mitra-mitra Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Kunjungan tersebut disebut sebagai lawatan pertama pemimpin Uni Eropa ke Arab Saudi sejak konflik AS-Israel dan Iran meletus pada Februari. Perjalanan itu dipandang sebagai langkah untuk memperkuat hubungan dengan mitra energi utama. Sebelumnya, Meloni juga mengunjungi Aljazair untuk mencari tambahan pasokan gas, dan disebut diperkirakan akan berkunjung ke Azerbaijan dalam waktu dekat.

Sejumlah negara juga berupaya bernegosiasi langsung dengan Iran guna memastikan jalur aman bagi kapal kargo di Selat Hormuz. Filipina menjadi salah satu negara terbaru yang mencapai kesepakatan dengan Teheran. Pejabat Iran berjanji menjamin “jalur aman, tanpa hambatan, dan dipercepat” bagi kapal berbendera Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menyatakan kesepakatan itu dicapai setelah “panggilan telepon yang sangat produktif” dengan Teheran pada 2 April.

Filipina mengimpor hingga 98% minyaknya dari Timur Tengah dan menjadi negara pertama yang menyatakan keadaan darurat energi setelah harga bensin domestik disebut naik lebih dari dua kali lipat sejak konflik dengan Iran meletus. Kesepakatan ini terjadi di tengah pernyataan Teheran bahwa Selat Hormuz terbuka untuk semua negara kecuali AS dan sekutunya. Filipina, yang dipandang sebagai sekutu AS, menjadi kasus menonjol yang menunjukkan adanya ruang pemisahan antara aliansi suatu negara dan keterlibatan langsung dalam konflik. Roger Fouquet dari Institut Penelitian Energi Universitas Nasional Singapura menilai Iran tampaknya membedakan antara aliansi suatu negara dan apakah negara itu terlibat langsung dalam konflik.

Di tingkat regional, Eropa menghadapi tantangan tambahan karena negara-negara Uni Eropa belum sepenuhnya pulih dari krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina. Uni Eropa meningkatkan diplomasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, dengan fokus pada diversifikasi sumber, pengembangan energi terbarukan, serta kemitraan strategis dengan pihak seperti AS, Timur Tengah, dan Afrika. Namun, sejumlah ahli menilai Uni Eropa lambat dalam mempersiapkan diri sehingga risiko keamanan energi meningkat. Uni Eropa juga menghadapi perbedaan pandangan internal terkait kebijakan energi.

Perpecahan itu tercermin dari seruan Hongaria dan Slovakia—dua negara anggota Uni Eropa—yang secara bersamaan meminta penangguhan sanksi minyak dan gas terhadap Rusia. Langkah tersebut menunjukkan meningkatnya keretakan di dalam Uni Eropa terkait kebijakan energi dan sanksi.

Selain pendekatan bilateral, sejumlah inisiatif multilateral juga digerakkan untuk memperkuat keamanan energi. Di bawah naungan Inggris, lebih dari 40 negara menyepakati pembentukan aliansi multinasional untuk memobilisasi instrumen diplomatik dan ekonomi guna membuka kembali Selat Hormuz secara aman dan berkelanjutan setelah pertempuran berakhir. Pada Forum Bisnis Keamanan Energi Indo-Pasifik dan Konferensi Menteri di Tokyo pada pertengahan Maret—acara yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang serta Dewan Energi dan Pembangunan Nasional AS (NEDC)—18 negara mengadopsi deklarasi bersama tingkat menteri untuk melindungi infrastruktur energi dan jalur pelayaran.

Italia, Belanda, dan UEA juga menyerukan pembentukan “koridor kemanusiaan” melalui Selat Hormuz, sebuah inisiatif multilateral yang ditujukan untuk memfasilitasi pengangkutan pupuk dan mencegah potensi krisis pangan global.

Rangkaian langkah ini menunjukkan diplomasi energi kini tidak semata mencari sumber pasokan, tetapi juga menjadi perlombaan berlapis: mendiversifikasi mitra, memperkuat otonomi internal, dan mempercepat transisi hijau. Meski demikian, dalam situasi global yang bergejolak, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan. Solusi jangka panjang tetap bergantung pada berakhirnya konflik serta dorongan kuat bagi perdamaian dan stabilitas.