Jakarta — Konflik antara Iran dan poros Amerika Serikat–Israel dinilai tidak lagi dapat dipahami semata sebagai eskalasi regional. Perkembangan terbaru dibaca sebagai gejala retaknya tatanan global yang terbentuk sejak akhir Perang Dingin, sekaligus akselerator dari pergeseran kekuatan yang telah berlangsung lama.

Dalam perspektif geopolitik, eskalasi disebut lebih berperan mempercepat perubahan sistem internasional ketimbang menjadi penyebab utama. Pola yang terlihat mencakup meningkatnya konfrontasi langsung setelah periode panjang perang proksi, terganggunya stabilitas ekonomi global, serta mulai terbentuknya konfigurasi kekuatan baru yang lebih cair dan multipolar.

Berbeda dengan perang dunia sebelumnya, benturan kali ini tidak didorong oleh ideologi hegemonik tunggal. Konflik kontemporer digambarkan lebih dipicu fragmen kepentingan, identitas, dan persepsi ancaman yang saling berkelindan, serta mencerminkan krisis legitimasi terhadap tatanan global itu sendiri.

Benang merah yang ditarik bukanlah kesimpulan bahwa dunia sedang menuju Perang Dunia Ketiga dalam bentuk konvensional, melainkan memasuki fase transisi menuju tatanan baru yang lebih terfragmentasi, tidak stabil, dan sarat kontestasi. Dalam kerangka itu, konflik Iran versus Amerika Serikat–Israel dipandang menjadi titik tekan yang mempercepat degradasi dominasi lama sekaligus membuka ruang bagi konfigurasi kekuatan baru.

Strategi decapitation dan implikasinya

Salah satu sorotan dalam konflik ini adalah penggunaan strategi decapitation atau pemenggalan kepemimpinan. Serangan yang menargetkan elite politik dan militer, bahkan dalam masa negosiasi, dinilai menandai perubahan berbahaya dalam cara perang dijalankan: bukan hanya menghancurkan kekuatan militer, tetapi menghilangkan pusat kendali negara dengan menargetkan kepemimpinannya.

Dampaknya disebut meluas karena memunculkan persepsi bahwa tidak ada lagi zona aman, termasuk bagi kepala negara. Kekhawatiran muncul bahwa praktik ini dapat menjadi preseden global, di mana pemimpin negara bisa menjadi target kapan saja atas dasar dugaan ancaman yang belum terbukti.

Di Rusia, pengamanan presiden dilaporkan diperketat melalui perluasan perimeter keamanan dan peningkatan sistem antidrona di sekitar pusat kekuasaan. China juga disebut memperkuat perlindungan terhadap kepemimpinan partai dan negara, termasuk pembatasan mobilitas serta peningkatan sistem pengamanan berlapis dalam setiap aktivitas publik.

Negara-negara di Timur Tengah turut meningkatkan status siaga militer dan memperketat pengamanan elite setelah laporan bahwa lebih dari 50 pejabat tinggi Iran tewas dalam rangkaian serangan terarah pada 2026.

Kekhawatiran serupa mengemuka dalam forum global, termasuk KTT BRICS. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara terbuka menyampaikan kekhawatiran atas arah baru konflik internasional. Lula menilai normalisasi penargetan pemimpin negara berpotensi menghancurkan fondasi kepercayaan dalam diplomasi internasional, sementara Ramaphosa memperingatkan praktik itu dapat menciptakan preseden berbahaya yang memperluas konflik dan merusak prinsip kedaulatan.

Analis internasional juga memperingatkan preseden ini berpotensi direplikasi seiring kemajuan teknologi intelijen dan drona. Risiko yang dikhawatirkan mencakup pembalasan simetris antarnegara dan meluasnya praktik penargetan pemimpin sebagai norma baru dalam konflik global.

Dalam situasi tersebut, logika keamanan dinilai berubah drastis. Senjata nuklir tidak lagi dipandang semata sebagai alat agresi, melainkan sebagai jaminan kelangsungan rezim. Pandangan ini disebut mengguncang fondasi Perjanjian Nonproliferasi Nuklir yang bertumpu pada asumsi bahwa negara tetap bisa aman tanpa senjata nuklir.

Jika kondisi berlanjut, dunia dinilai tidak hanya menghadapi risiko proliferasi nuklir, tetapi juga dorongan untuk merombak rezim nonproliferasi. Strategi decapitation pun dipandang menciptakan paradoks: upaya mengamankan diri melalui eliminasi cepat justru mendorong negara lain memperkuat persenjataan. Akibatnya, tatanan global bergerak ke arah yang lebih rapuh, di mana keamanan semakin ditentukan oleh kemampuan bertahan dari kemungkinan diserang lebih dulu, bukan oleh kesepakatan.

Menuju konfigurasi multipolar

Konflik Iran melawan AS–Israel juga dibaca sebagai momen disrupsi strategis yang memperlihatkan batas efektivitas hegemoni dalam perang modern. Ketika kekuatan militer superior tidak menghasilkan kemenangan cepat dan menentukan, yang tergerus bukan hanya posisi operasional di medan tempur, tetapi juga kredibilitas strategis dan legitimasi global.

Dalam dinamika konflik, disebut terjadi kehilangan sebagian posisi strategis oleh pihak AS–Israel secara bersamaan dengan keberhasilan Iran mengamankan posisinya. Iran digambarkan tidak hanya bertahan, tetapi juga menggeser karakter perang menjadi konflik jangka panjang berbasis atrisi, memperluas medan ke dimensi energi dan geopolitik, serta memanfaatkan titik hambat seperti Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan sistemik.

Dengan perubahan itu, kemenangan dinilai tidak lagi diukur dari penghancuran lawan, melainkan dari kemampuan mengubah struktur insentif konflik sehingga kekuatan yang lebih besar dapat terjebak dalam perang yang mahal dan tidak menentukan.

Dampaknya dinilai melampaui Timur Tengah dan menyentuh arsitektur sistem internasional. Ketika hegemon dianggap tidak lagi mampu mendikte hasil secara sepihak, muncul kekosongan relatif dalam kepemimpinan global yang membuka ruang bagi aktor lain membangun alternatif sistemik.

Dalam konteks ini, Iran dipandang berperan sebagai katalis yang meretakkan asumsi unipolaritas, sementara peran pembangun tatanan baru disebut lebih banyak diambil China dan Rusia. China disebut bergerak pada level struktural-ekonomi melalui perluasan jaringan infrastruktur global, dorongan dedolarisasi terbatas, serta pembangunan sistem pembayaran yang mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan Barat. Rusia, di sisi lain, disebut memainkan peran penyeimbang strategis dalam dimensi militer dan geopolitik dengan mempertahankan kapasitas militer signifikan dan memperluas pengaruh di Eurasia.

Kombinasi kekuatan keras Rusia dan kekuatan struktural China dinilai mendorong fragmentasi pusat kekuasaan menjadi beberapa kutub yang saling menahan. Dalam konfigurasi ini, negara-negara Global South disebut memperoleh ruang manuver lebih besar melalui strategi multi-alignment.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin disebut dapat dibaca sebagai manifestasi dari pergeseran menuju tatanan multipolar. Indonesia digambarkan mengadopsi pendekatan multi-alignment dengan membangun kerja sama energi dan geopolitik bersama Rusia, sembari tetap menjaga relasi dengan Barat dan China. Pilihan ini disebut mencerminkan perilaku negara-negara Global South yang semakin otonom dan tidak ingin terjebak dalam orbit tunggal.

Pada akhirnya, konflik Iran versus Amerika Serikat–Israel dinilai bukan sekadar pertarungan kekuatan, melainkan penanda bahwa dunia memasuki era baru. Tatanan global disebut tidak lagi ditentukan oleh satu pusat dominasi, melainkan oleh tarik-menarik kepentingan dalam lanskap multipolar yang rapuh, cair, dan penuh ketidakpastian.