SEMARANG — Dampak konflik global dinilai tidak hanya mengancam pasokan energi dan perekonomian nasional, tetapi juga berimbas pada sektor kesehatan reproduksi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewaspadai kemungkinan turunnya partisipasi Keluarga Berencana (KB) mandiri akibat tekanan ekonomi yang membuat masyarakat semakin terbebani biaya kontrasepsi.
Kekhawatiran itu disampaikan Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Emma Rachmawati, usai Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (14/4/2026).
Menurut Emma, situasi geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak dapat berdampak pada pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat pasangan yang sebelumnya mampu ber-KB secara mandiri menjadi kesulitan mempertahankan penggunaan kontrasepsi.
“Kondisi geopolitik yang seperti ini mungkin akan menjadi kesusahan juga ya. Kenaikan harga minyak berdampak pada penghasilan masing-masing orang yang tadinya sudah mandiri ber-KB,” ujar Emma.
Ia mengingatkan, jika ekonomi keluarga memburuk, bukan tidak mungkin Pasangan Usia Subur (PUS) yang semula mandiri akan kembali bergantung pada bantuan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
“Bukan tidak mungkin nanti mereka bergantung lagi pada bantuan pemerintah, sementara bantuan pemerintah juga mungkin semakin berkurang. Ini tantangan kita di soal geopolitik ini,” tegasnya.
Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2025, capaian penggunaan kontrasepsi modern di Jawa Tengah mencapai 66,7 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 60,8 persen. Dari total 5,9 juta PUS di Jawa Tengah, enam dari sepuluh pasangan tercatat menggunakan kontrasepsi modern.
Namun, data yang sama juga menunjukkan ketimpangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam program KB. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (37,1 persen), implan (11,1 persen), dan IUD (7,4 persen), yang seluruhnya dijalani oleh perempuan.
Sementara itu, partisipasi laki-laki tercatat rendah, dengan metode vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP) sebesar 0,13 persen dan penggunaan kondom 3,15 persen. Emma berharap laki-laki di Jawa Tengah lebih aktif berperan dalam KB agar beban reproduksi tidak hanya ditanggung perempuan.
“Anggapan bahwa KB adalah tanggung jawab perempuan karena perempuan yang hamil berkaitan dengan konsep gender. Ini tantangan sosial budaya yang sangat sulit dibongkar, bukan soal ketersediaan layanan,” kata Emma.
