Rangkaian Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI) Regional Conference 2025 di Jakarta resmi ditutup pada Kamis (25/9) dengan penekanan pada penguatan transparansi di sektor publik dan swasta. Forum yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) serta Asian Development Bank (ADB) ini menegaskan bahwa keterbukaan menjadi kunci untuk menekan risiko korupsi dan mewujudkan tata kelola yang bersih.
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan peran dunia usaha dinilai penting dalam membangun iklim bisnis yang sehat. Menurutnya, sektor swasta merupakan aktor utama dalam upaya melawan korupsi, dan forum tersebut memberikan panduan bagi pelaku usaha, regulator, serta pembuat kebijakan untuk membentuk lingkungan bisnis yang mendukung praktik antikorupsi.
Dari sisi sektor publik, penguatan integritas dibahas melalui penerapan Public Integrity Indicators (PII) yang dikembangkan OECD. Indikator ini digunakan untuk memetakan risiko korupsi sekaligus mengukur kualitas kerangka integritas publik, termasuk aspek transparansi informasi, manajemen konflik kepentingan, regulasi lobi, hingga penguatan hukum anti-suap. Para delegasi dari kawasan Asia Pasifik turut membagikan praktik baik dari negara masing-masing sebagai bahan analisis bersama.
Koordinator Sekretariat Stranas PK Didik Mulyanto menekankan bahwa efektivitas pencegahan korupsi di sektor publik bergantung pada pemantauan dan evaluasi yang konsisten. Sementara itu, perhatian terhadap sektor swasta juga mengemuka melalui forum Anti-Corruption Leaders Hub (ACLH).
Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menyatakan pentingnya pendekatan berbasis data dalam mendorong tata kelola bisnis yang bersih. Ia mengatakan KPK berkomitmen meningkatkan regulasi yang relevan dan prosedur standar pencegahan korupsi yang efektif bagi sektor swasta.
Forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang menekankan perlunya upaya terpadu di sektor publik dan swasta, antara lain melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan risiko berbasis data. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan negara-negara Asia Pasifik untuk memperkuat kebijakan, memperluas pengawasan, dan mendorong inovasi dalam pencegahan korupsi.
Dengan berakhirnya ACI Regional Conference 2025, KPK menegaskan peran Indonesia sebagai mitra strategis dalam diplomasi antikorupsi global. Penutupan forum ini juga menggarisbawahi komitmen bahwa integritas publik dan transparansi bisnis menjadi kunci bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
