Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemerintah menyiapkan skenario alternatif rute penerbangan haji melalui wilayah Afrika apabila eskalasi konflik di Timur Tengah terus memanas dan berdampak pada jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Usulan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar keberangkatan jemaah haji Indonesia tidak mengalami penundaan terlalu lama.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pemerintah perlu menyiapkan opsi rute lain jika jalur penerbangan di kawasan Timur Tengah tidak memungkinkan untuk dilalui. Menurutnya, jemaah tidak dapat dibiarkan menunggu terlalu lama akibat perubahan situasi keamanan.
“Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama menunggu diberangkatkan. Harus ada alternatif, misalnya apakah memungkinkan penerbangan dibelokkan melalui Afrika,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Marwan mencontohkan salah satu kemungkinan jalur penerbangan yang dapat ditempuh apabila rute di kawasan konflik dinilai tidak aman. “Misalnya dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah Afrika dan baru melewati lautan lepas, tidak melalui wilayah pinggir kepulauan,” ujarnya.
Selain soal rute penerbangan, Marwan juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan seluruh layanan yang telah dibayar jemaah tetap terpenuhi. Ia menilai koordinasi dengan berbagai pihak perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian besar dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Pemerintah perlu berkoordinasi dengan semua pihak. Sebab layanan yang sudah dibayar jemaah itu mencakup penerbangan, hotel, konsumsi, hingga layanan Masyair di Armuzna,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila layanan yang telah dibayarkan tidak dapat digunakan, dampaknya bisa berat terhadap pengelolaan keuangan haji pada tahun berikutnya. “Karena itu akan berat sekali bagi keuangan haji tahun depan. Jemaah yang sekarang berangkat, sementara uangnya sudah habis untuk layanan yang tidak terpakai. Pemerintah harus bisa meyakinkan berbagai pihak agar hal itu tidak terjadi,” tutup Marwan.
