Komisi VI DPR RI menyatakan terus memantau potensi krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di tengah gejolak harga minyak dunia dan risiko gangguan pasokan.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menekankan pentingnya membangun kesadaran publik yang kuat agar masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi tanpa terjebak kepanikan. Menurutnya, komunikasi yang tepat diperlukan untuk membantu publik merespons perkembangan secara rasional.
Nevi juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan hingga akhir 2026. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Pernyataan itu disampaikan Nevi dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 12 April 2026.
Di sisi lain, Nevi mengingatkan pemerintah untuk terus menghadirkan komunikasi publik yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat. Ia menilai strategi komunikasi menjadi kunci dalam mitigasi krisis energi, termasuk menyampaikan secara terbuka penyebab krisis, potensi gangguan pasokan global akibat konflik, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil pemerintah.
Nevi turut mendorong pelibatan berbagai elemen masyarakat untuk membangun kesadaran energi. Ia menyebut tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dapat berperan strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas.
Sebelumnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian. Purbaya mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena kondisi fiskal Indonesia dinilai masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas harga energi, termasuk menanggung konsekuensi kebijakan subsidi.
Ia juga menyampaikan pemerintah telah melakukan simulasi apabila harga minyak dunia naik hingga menembus US$100 per barel. Dalam skenario tersebut, pemerintah disebut tetap mampu menjaga stabilitas subsidi BBM. Purbaya menambahkan defisit APBN dipastikan tetap terjaga di kisaran 2,9 persen, seiring program efisiensi dan penghematan di berbagai lini.
