Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat dipicu dinamika konflik global. Ia menilai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk di Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/4), Edy menekankan perlunya penguatan mitigasi terkait PHK. “Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” ujarnya.
Selain penguatan mitigasi, Edy juga menyoroti pentingnya memastikan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak PHK agar tetap memperoleh jaminan kesejahteraan.
Sejalan dengan itu, anggota Komisi IX DPR lainnya, Nurhadi, meminta Kemnaker memperkuat langkah mitigasi melalui sistem deteksi dini yang menyeluruh. Menurutnya, deteksi dini diperlukan agar potensi dampak terhadap sektor-sektor tertentu dapat diidentifikasi lebih awal.
“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” kata Nurhadi.
Ia menjelaskan, melalui deteksi dini pemerintah dapat mengetahui sektor yang berisiko terdampak sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sejak awal. Dengan cara itu, potensi PHK diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin dan tidak meluas ke masyarakat.
Nurhadi juga menyinggung tren peningkatan angka PHK dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Kemnaker, jumlah PHK pada 2024 mencapai sekitar 77 ribu pekerja dan meningkat pada 2025 menjadi sekitar 88 ribu pekerja. “2026 ini mudah-mudahan turun,” ujarnya.
