Komisi II DPR RI meminta agar pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah tetap berjalan normal di tengah dinamika geopolitik global. Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Otorita IKN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Rifqi menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, tugas Kemendagri tidak hanya terbatas pada urusan rutin dan administratif. Di tengah konflik di Timur Tengah yang turut berdampak bagi Indonesia, termasuk pemerintah daerah, Kemendagri dinilai memegang peran krusial sebagai koordinator pemerintahan daerah untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.

Dalam kesempatan itu, Rifqi juga menyinggung langkah pemerintah yang tengah mengkaji sejumlah kebijakan penghematan, baik terkait anggaran maupun konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu opsi yang disebut adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui seluruh menteri dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo. Presiden disebut akan menunjuk menteri yang berwenang untuk mengumumkan kebijakan tersebut.