Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan unit diplomasi khusus di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperjelas posisi Indonesia di tingkat global. Usulan ini disampaikan menyusul meningkatnya sorotan internasional terhadap arah diplomasi Indonesia, terutama setelah Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS.
Utut menilai, penjelasan yang lebih terstruktur diperlukan agar Indonesia tidak dipersepsikan berada di bawah pengaruh negara tertentu. Ia mengingatkan bahwa ketika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, negara tersebut berisiko sulit diterima oleh pihak lain.
Menurut Utut, pandangan itu mengemuka saat dirinya menerima delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda. Dalam pertemuan tersebut, mereka menanyakan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global saat ini.
Ia menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS ditujukan untuk memperluas peluang ekonomi nasional. Utut juga mengapresiasi langkah diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membuahkan hasil positif, salah satunya berupa komitmen investasi sekitar Rp800 triliun dari kunjungan luar negeri.
Selain itu, Utut menilai langkah Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan global. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika internasional.
Meski demikian, ia mengakui adanya keterbatasan akses informasi yang dimiliki parlemen terkait diplomasi tingkat tinggi. Utut menyebut parlemen tidak selalu mengetahui detail pembicaraan Presiden dengan para pemimpin dunia, termasuk dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Ia menilai situasi global kian kompleks, dengan karakter konflik yang meluas, sehingga setiap langkah diplomasi perlu dipertimbangkan secara cermat.
