BERITA TERKINI
Komisi I DPR Usulkan Kemenlu Bentuk Unit Khusus untuk Jelaskan Posisi Diplomasi Indonesia

Komisi I DPR Usulkan Kemenlu Bentuk Unit Khusus untuk Jelaskan Posisi Diplomasi Indonesia

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membentuk unit khusus yang bertugas menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Usulan itu disampaikan menyusul munculnya pertanyaan dari dunia internasional terkait arah diplomasi Indonesia, terutama setelah Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS.

Utut mengatakan pertanyaan mengenai posisi Indonesia sempat ia terima dari delegasi parlemen Jerman dan Belanda yang menemuinya. Menurutnya, unit khusus tersebut diperlukan untuk menyampaikan posisi Indonesia secara jelas agar tidak muncul anggapan bahwa Indonesia menjadi satelit atau proksi negara tertentu.

Ia menekankan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS didorong kepentingan memperluas peluang ekonomi, bukan sebagai bentuk keberpihakan politik. Utut menilai penjelasan yang lugas diperlukan untuk mencegah persepsi negatif, karena ketika sebuah negara sudah dianggap berada dalam satu kutub, negara itu berpotensi sulit diterima oleh pihak lain.

Di sisi lain, Utut mengapresiasi diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp800 triliun melalui rangkaian kunjungan luar negeri. Ia juga menilai langkah Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025 sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power).

Meski demikian, Utut mengakui adanya keterbatasan akses informasi parlemen terhadap diplomasi tingkat tinggi. Ia menyebut DPR tidak selalu mengetahui detail pembicaraan Presiden dengan para pemimpin dunia, termasuk dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah agar ekstra hati-hati karena karakter perang modern telah bergeser menjadi “perang total” yang melibatkan dimensi politik, ekonomi, militer, hingga informasi. Ia menilai posisi Indonesia strategis di Asia Tenggara sehingga pemerintah perlu konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menghindari kesan condong ke salah satu pihak agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global.