Ketegangan geopolitik di Timur Tengah belakangan menambah tekanan terhadap sektor energi Indonesia, terutama terkait jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Situasi tersebut mendorong pemerintah meningkatkan intensitas diplomasi untuk memastikan kelancaran operasional kapal-kapal milik negara.
Dari Teheran, Iran disebut memberikan sinyal positif terkait kemungkinan perlintasan dua kapal tanker milik Pertamina melalui perairan yang dinilai sensitif. Perkembangan ini dipandang sebagai hasil awal dari pendekatan dialog yang ditempuh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik respons tersebut, namun mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menilai komunikasi yang aktif dan konstruktif dengan Iran terbukti dapat menghasilkan solusi bagi kepentingan nasional, tetapi langkah lanjutan tetap dibutuhkan.
“Keberhasilan diplomasi ini menjadi bukti bahwa komunikasi aktif dan konstruktif dengan Iran dapat menghasilkan solusi nyata bagi kepentingan nasional. Namun, Indonesia tidak boleh berhenti pada satu capaian saja,” kata Dave saat dihubungi pada Senin, 30 Maret 2026.
Menurut Dave, pemerintah perlu memanfaatkan momentum positif ini secara maksimal, mengingat konteks masalah dipicu eskalasi ketegangan regional sejak akhir Februari. Dalam periode tersebut, Iran sempat menutup hampir seluruh akses di Selat Hormuz sebagai respons atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.
Penutupan jalur strategis itu mengguncang stabilitas pasar energi global yang bergantung pada pasokan dari kawasan tersebut. Dampaknya juga dirasakan Indonesia karena rantai pasok energi nasional turut mengandalkan rute pelayaran yang melewati Selat Hormuz.
Dalam situasi itu, ratusan kapal tanker dan kapal komersial lainnya—termasuk berbendera Indonesia—dilaporkan terjebak dan tidak dapat bergerak bebas di perairan Hormuz. Kondisi tersebut menuntut respons cepat dan terukur, terutama dari Kementerian Luar Negeri.
Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah segera menindaklanjuti sinyal positif dari Iran. DPR meminta langkah berikutnya diarahkan pada pengamanan izin yang bersifat permanen serta memastikan tidak ada hambatan lanjutan bagi kapal-kapal nasional pada masa mendatang.
