Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membentuk unit khusus untuk menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di tingkat global. Usulan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih gamblang sekaligus menangkal persepsi negatif dari komunitas internasional.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan posisi diplomasi Indonesia mulai dipertanyakan oleh sejumlah negara, terutama setelah Indonesia memutuskan bergabung dengan blok ekonomi BRICS. Ia menyebut delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda sempat menanyakan langsung kepadanya mengenai langkah tersebut.
Menurut Utut, unit khusus yang diusulkan itu perlu menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS semata-mata untuk memperluas peluang ekonomi, bukan sebagai bentuk keberpihakan politik atau menjadi satelit negara tertentu. Ia menilai klarifikasi semacam ini penting agar Indonesia tidak ditempatkan pada satu kutub, karena jika sudah dianggap berada di satu sisi, akan sulit diterima pihak lain.
Komisi I DPR menilai persepsi dunia internasional terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi perhatian. Karena itu, unit khusus tersebut diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang komprehensif dan mencegah kesalahpahaman, sekaligus menjaga reputasi Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Di sisi lain, Komisi I DPR juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian kunjungan luar negeri Presiden disebut berhasil membawa komitmen investasi sekitar Rp800 triliun, yang dinilai mencerminkan keberhasilan menarik modal asing.
Komisi I turut menyoroti langkah Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025. Proses ini dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di tengah dinamika geopolitik global, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola ekonomi global.
Meski demikian, Utut mengakui parlemen memiliki keterbatasan akses informasi terkait detail diplomasi tingkat tinggi. Ia menyebut DPR tidak selalu mengetahui secara rinci pembicaraan Presiden dengan para pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah agar ekstra hati-hati menghadapi perubahan dinamika global. Ia menilai karakter perang modern telah bergeser menjadi “perang total” yang melibatkan banyak dimensi, mulai dari politik, ekonomi, militer, hingga informasi.
Hasanuddin menekankan Indonesia memiliki posisi strategis di Asia Tenggara sehingga tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Menurutnya, konsistensi menjalankan politik bebas aktif menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global yang kian intens, sekaligus tetap menjaga kemandirian dan kontribusi terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan maupun dunia.
