Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai positif kerja sama pertahanan yang tengah dijalin pemerintah Indonesia. Ia menyebut langkah tersebut strategis untuk memperkuat posisi Indonesia, baik dari sisi diplomasi militer maupun penguasaan teknologi.
Dave mengatakan berbagai kesepakatan, termasuk Military Defense Cooperation Program (MDCP), merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Menurutnya, kerja sama itu juga menjadi cara untuk menyesuaikan perkembangan TNI dengan dinamika geopolitik global.
“Ini tentunya langkah untuk memperkuat pertahanan kita, memantapkan diplomasi militer. Serta memastikan perkembangan TNI selalu selaras dengan perkembangan geopolitik,” ujar Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.
Ia menambahkan, kerja sama pertahanan turut membuka ruang peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pemahaman dan penguasaan teknologi pertahanan. Namun, Dave menegaskan fokus kerja sama tidak semata pada teknologi, melainkan juga menjadi pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih luas di sektor pertahanan.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan memastikan proposal pembaruan akses penerbangan atau blanket overflight clearance tidak masuk dalam kerja sama MDCP antara Indonesia dan Amerika Serikat.
MDCP disebut sebagai peningkatan kerja sama bilateral yang disepakati kedua negara setelah pertemuan Menteri Perang AS Pete Hegseth dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Pentagon, Senin, 13 April 2026.
