Serangkaian manuver Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mulai dari sikap terhadap Venezuela, wacana mencaplok Greenland, hingga ancaman tarif baru, dinilai menambah ketidakpastian ekonomi global. Situasi ini disebut dapat menjadi salah satu sumber risiko guncangan ekonomi dunia pada tahun ini, dengan potensi dampak yang ikut merembet ke negara berkembang termasuk Indonesia.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis bulan ini menempatkan ketegangan perdagangan sebagai salah satu risiko utama bagi pertumbuhan ekonomi global. Meski demikian, IMF memproyeksikan ekonomi global tahun ini dapat tumbuh lebih cerah dibandingkan tahun lalu. Laporan tersebut terbit sebelum munculnya rangkaian ancaman tarif Trump terhadap sejumlah negara.
Trump kerap menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar untuk mendorong kebijakan luar negeri selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Pada Sabtu (24/1), ia mengancam Kanada dengan tarif 100% bila negara itu mencapai kesepakatan perdagangan dengan Cina. Pejabat Cina menyatakan kemitraan strategis mereka dengan Kanada tidak dimaksudkan untuk merugikan negara lain.
Trump juga mengancam tarif 25% kepada Korea Selatan dengan tuduhan negara tersebut tidak memenuhi kesepakatan perdagangan yang dicapai tahun lalu. Selain itu, ia sempat menyatakan akan mengenakan pajak impor pada delapan negara—termasuk Inggris—yang menentang rencana AS untuk merebut Greenland, wilayah otonom di Kerajaan Denmark yang merupakan anggota NATO.
Ancaman tarif terkait Greenland kemudian ditarik kembali dengan alasan adanya kemajuan menuju “kesepakatan masa depan” atas pulau tersebut. Namun, episode itu disebut memperketat hubungan AS dengan Denmark dan sejumlah sekutu NATO lainnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai meningkatnya ketegangan geopolitik global membuat perekonomian dunia semakin rentan terhadap guncangan. Menurut dia, fragmentasi yang terjadi di sektor perdagangan, keuangan, hingga politik membuka kembali risiko krisis global, meski bentuknya belum tentu menyerupai krisis finansial 2008.
“Tekanan geopolitik global memang sedang tinggi dan dunia masuk ke fase fragmentasi. Ruang guncangan global itu ada dan tidak bisa kita abaikan,” kata Yusuf, dikutip Selasa (27/1).
Menurut Yusuf, potensi krisis dapat muncul dari kombinasi perang, proteksionisme, suku bunga tinggi yang bertahan lama, serta ketidakpastian pasar keuangan.
Risiko dan peluang bagi Indonesia
Yusuf mengatakan dampak ke Indonesia tidak bersifat tunggal dan sangat bergantung pada arah pergerakan ekonomi global. Dalam skenario tertentu, Indonesia bisa memperoleh keuntungan ketika harga komoditas naik.
“Indonesia bisa mendapat windfall ketika harga batu bara, nikel, atau CPO naik, sehingga penerimaan ekspor dan fiskal ikut terbantu,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan risiko yang lebih berat dapat muncul bila fragmentasi global menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Pelemahan permintaan berpotensi menekan harga dan volume ekspor, yang kemudian memengaruhi penerimaan negara.
“Ketika ekspor turun, penerimaan pajak berpotensi mengalami shortfall. Di saat yang sama, investor global cenderung mencari aset aman, sehingga bisa memicu capital outflow, tekanan terhadap rupiah, dan kenaikan biaya pembiayaan fiskal,” kata Yusuf.
Dengan defisit fiskal yang mendekati 3% dan nilai tukar rupiah yang sempat tertekan, Yusuf menilai ruang kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi longgar. Menurutnya, dampak guncangan global terhadap Indonesia akan sangat ditentukan oleh apakah situasi tersebut memberi keuntungan dari sisi komoditas atau justru menekan ekspor, fiskal, dan arus modal secara bersamaan.
Krisis dipicu ketidakpastian kebijakan
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyampaikan pandangan senada. Ia menilai krisis global saat ini lebih banyak dipicu oleh ketidakpastian kebijakan dan melemahnya kredibilitas tata kelola.
“Krisis global hari ini tidak lahir dari angka, ia lahir dari mulut penguasa yang gemar mengubah aturan,” kata Syafruddin, dikutip Jumat (23/1).
Syafruddin menilai pasar keuangan global sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan dan manuver geopolitik. Menurutnya, negara yang reputasi kebijakannya dinilai goyah dapat segera terdampak melalui kenaikan premi risiko.
“Begitu sinyal itu keluar, uang besar langsung menuntut premi risiko lebih tinggi. Emerging market akhirnya membayar pajak ketidakpastian lewat pelemahan kurs dan kenaikan yield,” ujarnya.
Antisipasi lewat stimulus dan bansos
Di tengah tekanan global yang meningkat, Yusuf menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Stimulus dipandang penting, terutama untuk menahan pelemahan konsumsi.
Syafruddin menambahkan bantuan sosial dapat berperan melindungi kelompok rentan, dengan catatan desainnya tepat sasaran dan terukur agar tidak membebani fiskal secara berlebihan. “Bansos penting untuk melindungi kelompok rentan, tentu dengan desain yang tepat sasaran dan terukur agar tidak membebani fiskal secara berlebihan,” kata Syafruddin.
