Eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama ketegangan antara Iran dan Amerika-Israel, kembali menegaskan bahwa dinamika global semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dampaknya tidak berhenti pada stabilitas kawasan, tetapi merambat ke sistem ekonomi dunia, termasuk memunculkan kembali pertanyaan tentang arah dominasi petrodollar dalam perdagangan energi.

Dalam perkembangan terbaru, harga minyak dunia dilaporkan melonjak ke kisaran USD 109–112 per barel, melampaui asumsi konservatif yang umum digunakan banyak negara berkembang. Pada saat yang sama, rupiah ikut tertekan dan sempat mendekati Rp17.000 per dolar AS. Kombinasi kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar ini menggambarkan bagaimana perubahan pada satu aspek lingkungan global dapat cepat memicu tekanan berlapis pada perekonomian domestik.

Sejak dekade 1970-an, sistem petrodollar menjadi salah satu fondasi arsitektur keuangan global. Ketergantungan perdagangan minyak pada dolar AS selama puluhan tahun memberi stabilitas sekaligus memperkuat dominasi mata uang tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul dinamika baru yang dinilai mengarah pada pergeseran bertahap.

Fragmentasi geopolitik, penggunaan sanksi ekonomi, dan upaya sejumlah negara memanfaatkan mata uang alternatif seperti yuan untuk transaksi energi disebut sebagai sinyal perubahan. Fenomena ini dipandang bukan semata soal ekonomi, melainkan juga refleksi pergeseran struktur kekuatan global yang turut membentuk ulang sistem keuangan internasional. Ketika diversifikasi mata uang dalam transaksi energi meningkat, kompleksitas stabilitas sistem keuangan global juga bertambah.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, situasi tersebut memperbesar ketidakpastian dalam perumusan kebijakan ekonomi. Dampaknya dinilai masuk melalui beberapa jalur utama.

Pertama, nilai tukar rupiah. Ketidakpastian global cenderung mendorong arus modal bergeser ke aset yang dianggap lebih aman, yang dalam banyak kasus masih didominasi dolar AS. Tekanan pada rupiah, dalam konteks ini, tidak semata dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga respons terhadap dinamika eksternal.

Kedua, harga energi. Indonesia masih berstatus net importer minyak, sehingga kenaikan harga minyak global berpengaruh langsung pada biaya impor dan dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pos subsidi energi. Dalam ilustrasi yang disampaikan, bila asumsi harga minyak dalam APBN berada di USD 70 per barel sementara harga aktual menembus di atas USD 100 per barel, selisih sekitar USD 30 per barel berpotensi menambah beban secara signifikan. Dengan konsumsi sekitar 1,5 juta barel per hari dan sekitar 60% berasal dari impor, tambahan biaya disebut dapat mencapai sekitar USD 800 juta per bulan atau sekitar Rp13–14 triliun dengan kurs Rp16.500.

Dalam periode tiga bulan, tambahan beban tersebut berpotensi menembus Rp40 triliun. Besaran ini digambarkan setara dengan pembiayaan berbagai program sosial pemerintah, seperti bantuan sosial bagi jutaan rumah tangga atau subsidi energi bagi kelompok rentan. Bila tekanan tidak diimbangi penyesuaian kebijakan fiskal, defisit APBN disebut berpotensi melebar dan dapat ditutup melalui pembiayaan utang, termasuk kemungkinan kenaikan utang luar negeri sekitar USD 2,5–3 miliar dalam waktu singkat.

Dalam situasi rupiah yang melemah, tekanan tersebut dinilai menjadi berlipat ganda dan dapat memicu kenaikan inflasi, terutama imported inflation.

Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Peningkatan volatilitas global berpotensi memicu arus keluar modal dari pasar domestik, yang dapat memberi tekanan pada pasar obligasi dan saham serta meningkatkan biaya pembiayaan negara. Dalam jangka pendek, yakni 2–3 bulan ke depan, tekanan ini disebut berpotensi semakin nyata.

Lonjakan harga energi, pelemahan rupiah, dan meningkatnya inflasi menciptakan tantangan simultan bagi otoritas kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, respons kebijakan moneter dan fiskal dipandang krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Meski isu pergeseran petrodollar mengemuka, dunia dinilai belum sepenuhnya meninggalkan sistem tersebut. Dolar AS disebut masih memiliki keunggulan struktural yang kuat. Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan adanya proses perubahan bertahap yang tidak bisa diabaikan, terutama karena fase transisi cenderung meningkatkan ketidakpastian.

Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia disebut perlu memperkuat kapasitas adaptasi melalui diversifikasi energi, penguatan cadangan devisa, serta pengembangan kerja sama perdagangan berbasis mata uang lokal. Koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah dan otoritas moneter juga dinilai menjadi kunci.

Pada akhirnya, perubahan dalam sistem petrodollar dipandang bukan hanya isu moneter global, tetapi bagian dari dinamika lingkungan bisnis yang lebih luas. Bagi Indonesia, tantangannya tidak hanya menghadapi dampak, melainkan juga merespons perubahan tersebut secara strategis agar ketahanan ekonomi tetap terjaga.