Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali menguat, sementara ancaman terhadap stabilitas Selat Hormuz—jalur penting bagi distribusi energi dunia—menjadi perhatian banyak pihak. Di tengah situasi itu, China mulai menempati posisi yang kian strategis dalam upaya diplomasi, menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Teheran dan Beijing.
Pada 6 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing. Pertemuan tersebut berlangsung ketika hubungan Iran–AS berada dalam fase sensitif dan isu Selat Hormuz kembali mencuat sebagai titik rawan eskalasi.
Momentum pertemuan ini juga dinilai penting karena terjadi sekitar sepekan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing pada 14–15 Mei. Dalam konteks itu, Beijing dipandang memiliki ruang untuk memengaruhi dinamika komunikasi kedua negara yang bersitegang.
Sebelumnya, Washington dikabarkan meminta Beijing ikut membantu menekan Teheran agar tidak memperkeras blokade Selat Hormuz. Permintaan tersebut menempatkan China pada posisi yang semakin menonjol, bukan hanya sebagai pihak yang mengamati, melainkan sebagai aktor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap Iran.
Dalam beberapa waktu terakhir, Pakistan disebut berperan sebagai mediator awal antara Iran dan Amerika Serikat. Islamabad menjadi jalur komunikasi yang relatif aman untuk menyampaikan pesan dari kedua pihak. Namun ketika isu menyentuh stabilitas energi global, rantai pasok internasional, dan eskalasi ekonomi lintas negara, peran negara dengan bobot ekonomi dan geopolitik lebih besar menjadi semakin relevan.
Bagi China, Selat Hormuz memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas energi yang menopang industrinya. Sekitar seperlima distribusi minyak dan gas global melintasi kawasan tersebut. Gangguan di jalur ini berpotensi memicu kenaikan harga minyak, peningkatan biaya logistik, tekanan pada manufaktur, dan dampak lanjutan terhadap ekonomi global.
Dengan latar itu, keterlibatan Beijing dipahami bukan semata untuk membantu Iran atau memenuhi permintaan Amerika Serikat. China dinilai bergerak karena kepentingannya sendiri turut dipertaruhkan dalam menjaga kelancaran pasokan energi dan stabilitas ekonomi.
Secara diplomatik, China memiliki akses komunikasi kepada kedua pihak. Hubungannya dengan Iran ditopang kedekatan ekonomi dan energi, sementara hubungan dengan Amerika Serikat—meski kompetitif—tetap berpengaruh terhadap arah perdagangan global. Kondisi ini membuat Beijing berpeluang menyampaikan pesan kepada Teheran tanpa mudah dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan Washington, sekaligus memiliki saluran untuk membawa kepentingan Iran dalam komunikasi dengan AS.
Kunjungan Menlu Iran ke Beijing menjelang pertemuan Trump dan Xi juga memunculkan tafsir bahwa Teheran ingin memastikan posisinya lebih dulu tersampaikan kepada China. Dengan demikian, Beijing tidak hanya menerima sudut pandang Washington dalam pembicaraan tingkat tinggi, tetapi juga membawa gambaran kepentingan Iran.
Perbedaan peran Pakistan dan China terlihat pada kapasitas pengaruhnya. Pakistan dipandang penting sebagai jembatan komunikasi awal, sedangkan China memiliki daya tekan ekonomi, pengaruh geopolitik, dan kepentingan strategis yang terkait langsung dengan stabilitas energi dunia. Dalam krisis berskala Hormuz, mediator yang hanya menyampaikan pesan dinilai tidak cukup tanpa keterlibatan aktor dengan bobot global.
Di sisi lain, permintaan Amerika Serikat agar China ikut menekan Iran juga mencerminkan pengakuan bahwa pendekatan tekanan militer semata tidak memadai, serta bahwa pengaruh Beijing terhadap Teheran tidak bisa diabaikan. Dalam situasi ini, China dinilai memegang salah satu kunci penting yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Situasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi Beijing untuk memperkuat citra sebagai kekuatan diplomatik global. Jika China mampu membantu meredakan ketegangan Iran–AS dan menjaga Selat Hormuz tetap stabil, dampaknya tidak hanya terkait keamanan energi, tetapi juga potensi peningkatan pengaruh politik China di Timur Tengah dan legitimasi internasionalnya sebagai pemain diplomasi utama.
Perkembangan ini turut relevan bagi Indonesia. Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia rentan terhadap gejolak di Selat Hormuz. Ketika konflik meningkat, dampaknya dapat terasa pada harga BBM, biaya logistik, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik. Sebaliknya, jika diplomasi menahan eskalasi, stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor energi berpeluang lebih terjaga.
Pertemuan Menlu Iran di Beijing dan rencana kedatangan Presiden AS beberapa hari kemudian menegaskan posisi China yang kian strategis dalam percaturan global. Pakistan mungkin berperan sebagai jalur komunikasi awal, namun Beijing kini menjadi salah satu ruang utama tarik-menarik kepentingan: Iran ingin didengar, Amerika Serikat menginginkan dukungan, dan banyak negara berharap Selat Hormuz tetap terbuka.
Dengan demikian, arah krisis Hormuz dinilai tidak lagi semata ditentukan oleh Teheran dan Washington. Keterlibatan China membuat dinamika diplomasi berpotensi bergerak ke arah yang lebih luas, seiring pertanyaan apakah Beijing akan fokus meredakan ketegangan atau memanfaatkan momentum krisis dalam persaingan kekuatan besar.
