Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang belum mereda turut memunculkan kekhawatiran di dalam negeri, terutama pada sektor energi yang sensitif terhadap gejolak global. Meski konflik terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya dinilai dapat merambat melalui jalur pasokan dan pergerakan harga minyak dunia.

Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, jalur strategis seperti Selat Hormuz disebut menjadi salah satu titik krusial distribusi energi global. Ketika ketegangan meningkat di kawasan tersebut, muncul kekhawatiran akan terganggunya pasokan dan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM).

Kekhawatiran itu kemudian diperkuat oleh beredarnya isu kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, menjelang awal April. Reaksi masyarakat pun terlihat di sejumlah daerah. Di Palembang, misalnya, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi pemandangan yang muncul seiring meningkatnya kekhawatiran publik.

Fenomena antrean ini menunjukkan cepatnya kepanikan menyebar ketika isu beredar luas. Dampaknya terasa pada aktivitas lalu lintas yang terganggu, waktu masyarakat yang tersita di antrean, serta meningkatnya kecemasan sosial. Namun, pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa belum ada rencana kenaikan harga BBM, yang disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media massa dan pernyataan resmi pejabat negara.

Situasi tersebut kembali menyoroti persoalan literasi informasi. Derasnya arus informasi tidak selalu diiringi kemampuan publik untuk menyaringnya. Ketika isu lebih cepat dipercaya dibandingkan fakta, kepanikan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Merespons kondisi itu, pemerintah mencoba langkah antisipatif melalui kebijakan penghematan energi. Salah satunya dengan mendorong pola kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pada hari Jumat dalam periode tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi mobilitas, menekan konsumsi BBM, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi lain seperti listrik dan air.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan. Tanpa pengawasan memadai dan sistem yang terintegrasi, pola kerja fleksibel berpotensi menimbulkan dampak yang berlawanan, misalnya jika waktu luang justru dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang tetap membutuhkan mobilitas dan bersifat konsumtif.

Di sisi lain, kekhawatiran terhadap dampak ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok juga mencuat. Ketika distribusi terganggu dan biaya logistik meningkat, masyarakat kecil diperkirakan menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan.

Karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Kebijakan dinilai tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antarkementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sistem yang dibangun juga dituntut adaptif, tidak hanya untuk merespons kondisi darurat akibat konflik global, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak semata terkait energi atau ekonomi. Situasi tersebut juga menjadi ujian tentang bagaimana negara dan masyarakat mengelola informasi, mengendalikan emosi, serta membangun kepercayaan. Di era global, kepanikan yang tidak terkendali kerap dinilai lebih berbahaya daripada krisis itu sendiri.