Jakarta — Langkah pemerintah menjajaki kerja sama energi dengan Rusia di tengah gejolak geopolitik global mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Meski demikian, para pakar mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai manuver jangka pendek, melainkan diikuti penguatan fundamental energi nasional.
Kerja sama yang dijalin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev mencakup suplai minyak mentah (crude), LPG, hingga pembangunan fasilitas penyimpanan (storage). Kesepakatan ini dinilai sebagai respons strategis di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ridho Hantoro, menilai diversifikasi pasokan melalui Rusia merupakan langkah rasional untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.
“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (17/4/2026).
Ridho menyoroti pembangunan fasilitas storage sebagai aspek paling strategis dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, penguatan infrastruktur penyimpanan menjadi kunci ketahanan energi jangka panjang, bukan sekadar penambahan volume pasokan.
“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” kata Ridho.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh capaian diplomasi semata, melainkan implementasi teknis di lapangan. Ia menyebut sejumlah indikator yang perlu diuji, mulai dari daya saing harga hingga kesiapan infrastruktur.
“Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” tegasnya.
Ridho juga menilai kerja sama ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar transisi energi, bukan sebagai solusi tunggal. Tanpa penguatan sektor domestik, ketergantungan impor dinilai berpotensi berlanjut.
“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ungkapnya.
