Indonesia kembali menghadapi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kebijakan ini muncul di tengah memanasnya konflik internasional yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang turut mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Namun, kritik menilai situasi global tidak semestinya dijadikan satu-satunya alasan. Menurut pandangan tersebut, kenaikan BBM bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga mencerminkan lemahnya kedaulatan energi nasional.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak disebut membuat negara rentan terhadap gejolak geopolitik global. Ketika konflik terjadi di Timur Tengah, dampaknya dinilai cepat terasa di dalam negeri melalui kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.
Konflik Iran–Israel–Amerika dipandang bukan semata perang militer, tetapi juga perang ekonomi yang menjadikan energi sebagai instrumen tekanan. Dalam situasi seperti ini, negara berkembang seperti Indonesia dianggap berada pada posisi yang lemah.
Dampak yang disorot meliputi lonjakan harga minyak dunia, meningkatnya beban subsidi, hingga keputusan pemerintah yang dinilai kembali memilih menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut disebut tidak berpihak pada rakyat karena berpotensi memicu efek domino, mulai dari kenaikan tarif transportasi, meningkatnya harga bahan pokok, hingga penurunan daya beli.
Kelompok yang dinilai paling terdampak adalah buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang sudah berada dalam kondisi ekonomi rentan.
Kritik juga menyinggung persoalan mendasar dalam tata kelola energi dan anggaran negara. Di tengah alasan efisiensi dan tekanan fiskal, publik disebut masih menyaksikan pemborosan anggaran serta program yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai prioritas kebijakan pemerintah.
Dalam sikap yang disampaikan, pemerintah didesak agar tidak menjadikan rakyat sebagai objek penyesuaian kebijakan akibat tekanan global. Selain itu, diminta transparansi penuh dalam pengelolaan subsidi energi dan kebijakan fiskal, percepatan kemandirian energi nasional untuk mengurangi ketergantungan impor, serta perlindungan konkret bagi masyarakat terdampak yang tidak sebatas bantuan sementara.
Kritik terhadap kenaikan BBM disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral warga negara. Negara dinilai perlu hadir melindungi rakyat, bukan sekadar mengikuti mekanisme pasar global. Jika kondisi ini terus berulang, dikhawatirkan setiap konflik di luar negeri akan selalu berujung pada beban yang ditanggung masyarakat di dalam negeri.
