Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan program Public Diplomacy Goes to Campus yang dirangkaikan dengan pemutaran film dokumenter “12 Mile: Guiding the Archipelago” di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 8 April 2026.
Kegiatan ini menyoroti pentingnya diplomasi maritim berbasis soft power sebagai upaya memperkuat kedaulatan dan penegakan hukum laut Indonesia. Selain itu, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan literasi kebijakan luar negeri di kalangan mahasiswa, terutama terkait peran negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas wilayah maritim, serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Undip menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung diplomasi maritim. Peran tersebut antara lain melalui penguatan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta kontribusi akademik dalam membangun narasi global Indonesia.
Program ini menghadirkan narasumber dari Kemlu, termasuk Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik serta perwakilan Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Sebanyak 183 sivitas akademika dari berbagai fakultas turut berpartisipasi.
Kemlu menegaskan bahwa diplomasi Indonesia berangkat dari kepentingan nasional, sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026. Sebagai negara kepulauan, diplomasi maritim dinilai menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional dan konektivitas global.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyatakan bahwa kedaulatan maritim tidak hanya perlu dijaga, tetapi juga dinarasikan guna membangun kesadaran dan dukungan publik. Dalam konteks itu, perguruan tinggi dipandang penting dalam membentuk narasi Indonesia di tingkat global melalui riset, inovasi, dan pendidikan. Mahasiswa juga didorong untuk menjadi bagian dari aktor diplomasi masa kini dan masa depan.
Pemutaran film dokumenter “12 Mile: Guiding the Archipelago” melengkapi rangkaian kegiatan dengan mengangkat pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan hingga diakui dalam UNCLOS 1982. Diskusi bersama produser film turut memperkuat pemahaman peserta mengenai relevansi konsep tersebut bagi Indonesia saat ini.
Masih dalam kunjungan kerja ke Semarang, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik juga melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah serta Ketua Dekranasda Jawa Tengah. Pertemuan itu membahas penguatan sinergi antara Kemlu dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan soft power untuk mendorong promosi global, kerja sama, dan investasi.
Kemlu juga menekankan pentingnya diplomasi ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas dan storytelling produk UMKM dan kriya, dengan tujuan memperkuat daya saing serta memperluas pasar global Indonesia.
