Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan akan mengoptimalkan serta memperluas penguatan skema kemitraan dan rantai pasok melalui program Holding UMKM pada 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat struktur usaha nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, mengatakan pada 2026 pihaknya akan mengembangkan sedikitnya lima klaster strategis, yakni sepak bola, pariwisata, pertanian, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kesehatan dan kecantikan. Pernyataan itu disampaikan Bagus di Jakarta pada Selasa (16/12/2025).
Untuk klaster sepak bola, Bagus menyebut pada awal Desember telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, ketiga pihak sepakat memperkuat ekosistem sepak bola melalui pemberdayaan UMKM.
“Sepak bola dipilih sebagai proyek percontohan dan selanjutnya akan dikembangkan ke cabang olahraga lainnya,” kata Bagus dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).
Bagus menambahkan, sepanjang 2025 Kementerian UMKM telah menjalankan program Holding UMKM melalui sejumlah klaster, antara lain fesyen, kriya (handicraft), serta kelautan dan perikanan. Pada klaster kelautan dan perikanan, program tersebut melibatkan 600 pemindang ikan. Adapun pada klaster fesyen terdapat 550 pengrajin dan reseller yang terlibat, serta 150 pengrajin pada klaster kriya.
Melalui program Holding UMKM, Bagus menegaskan pengusaha menengah diharapkan dapat menjadi poros penghubung bagi usaha mikro dan kecil dalam klaster yang sama. Dengan begitu, akses pembiayaan, pendampingan, dan pemasaran dinilai dapat diperkuat untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.
Ia juga menyebut usaha menengah diharapkan membantu menyelesaikan tantangan yang kerap dihadapi usaha mikro dan kecil, seperti kendala produksi, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya standarisasi mutu, serta lemahnya integrasi rantai pasok.
Pada 2026, Kementerian UMKM juga berencana mengoptimalkan pembiayaan inovatif bagi usaha menengah melalui skema yang disebut terstruktur, terkurasi, serta berbasis pada kesiapan finansial dan potensi usaha. Bagus menyampaikan, pada tahun sebelumnya terdapat 56 usaha menengah yang terpilih dalam skema pembiayaan tersebut.
Program pembiayaan itu merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, seperti bank-bank Himbara dan Pegadaian, serta mitra kolaborator lainnya, termasuk Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Islamic Development Bank.
Selain pembiayaan, Bagus mengatakan program RISE to IPO yang memberi kesempatan bagi usaha menengah untuk melantai di bursa akan kembali diselenggarakan pada 2026 di Surabaya, Bandung, dan Makassar. Menurutnya, program ini menjadi jembatan strategis bagi pengusaha menengah untuk naik kelas dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang lebih tertata, transparan, dan kompetitif, sekaligus berperan sebagai jangkar penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil.
Pada tahun sebelumnya, RISE to IPO telah dilaksanakan di Jakarta dan Semarang dengan total 128 perusahaan yang lolos proses kurasi dan mengikuti rangkaian seminar.
