Kementerian Luar Negeri Vietnam menargetkan terwujudnya diplomasi digital pada 2030, dengan visi membangun sistem yang modern, efisien, dan tanpa hambatan dari tingkat pusat hingga daerah serta kantor perwakilan di luar negeri. Dalam visi tersebut, data diposisikan sebagai aset inti, sementara teknologi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan peramalan guna mendukung kebijakan luar negeri di era pembangunan nasional.
Upaya transformasi digital disebut telah dijalankan secara terkoordinasi dan serentak dalam beberapa waktu terakhir, sejalan dengan kebijakan serta arahan Pemerintah terkait pembangunan pemerintahan digital. Program ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan administrasi, sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada warga negara dan pelaku usaha.
Dalam konferensi presentasi kerangka arsitektur digital Kementerian Luar Negeri pada Januari 2026, Menteri Luar Negeri Le Hoai Trung menginstruksikan unit-unit di lingkungan kementerian untuk menyatukan pemahaman dan pendekatan transformasi digital. Ia juga menekankan kepatuhan ketat terhadap kerangka arsitektur digital dalam seluruh kegiatan investasi, prioritas pengembangan dan pemanfaatan data bersama, serta pendorongan digitalisasi yang disertai restrukturisasi proses bisnis.
Arahan lain yang disampaikan meliputi penerapan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, secara hati-hati dan terkendali; penguatan keamanan siber; pelatihan sumber daya manusia digital; serta prioritas alokasi sumber daya keuangan bagi transformasi digital. Mengikuti arahan tersebut, kementerian menyatakan pelaksanaan transformasi digital dilakukan secara serius dan serentak dengan pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan dan unit.
Pada kuartal pertama 2026, transformasi digital Kementerian Luar Negeri dilaporkan terus berjalan di seluruh pilar, mencakup institusi, infrastruktur, data, dan aplikasi. Departemen Kriptografi dan Teknologi Informasi (CY-CNTT) memimpin penyusunan dan penerbitan Rencana Transformasi Digital 2026 yang menetapkan tujuan, tugas, dan peta jalan implementasi di seluruh kementerian.
Pembentukan Komite Pengarah Data juga disebut sebagai perubahan penting dalam pola pikir pengelolaan, dari penerapan teknologi yang terpisah-pisah menuju tata kelola berbasis data. Di sisi infrastruktur, jaringan tulang punggung dan jaringan nirkabel ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan transmisi data yang meningkat, sementara sistem informasi penting dijaga agar tetap beroperasi stabil untuk mendukung tugas manajemen dan operasional.
Keamanan dan keselamatan informasi turut diperkuat, terutama pada sistem yang menangani informasi rahasia sesuai kebutuhan khusus sektor urusan luar negeri. Pembentukan Subkomite Keamanan Siber dinilai berkontribusi memperkuat kapasitas perlindungan sistem informasi di tengah laju transformasi digital.
Sejumlah platform digital dan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung operasi urusan luar negeri juga dikembangkan untuk mendorong peralihan dari cara kerja tradisional ke lingkungan digital. Salah satunya adalah sistem pemantauan dan pelacakan pelaksanaan tugas urusan luar negeri yang memungkinkan pembaruan serta pemantauan kemajuan secara real-time, sehingga mendukung pimpinan dalam pengarahan dan pengelolaan.
Selain itu, terdapat subsistem pemantauan pelaksanaan komitmen dan kesepakatan tingkat tinggi yang terintegrasi dengan sistem pemantauan pelaksanaan resolusi Komite Sentral. Sementara itu, sistem manajemen dokumen dan operasional berbasis internet telah diimplementasikan untuk menangani pekerjaan administratif rutin dan mendukung fleksibilitas kerja aparatur.
Kementerian menyebut sistem-sistem tersebut dirancang untuk saling terhubung dan terintegrasi, sehingga secara bertahap membentuk platform digital bersama di seluruh Kementerian Luar Negeri. Integrasi ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan mengurangi penyebaran informasi yang terfragmentasi.
Transformasi digital juga diklaim meluas ke berbagai unit melalui pengembangan dan peningkatan basis data khusus yang dipandang sebagai elemen inti. Departemen Konsuler, misalnya, menerapkan prosedur administrasi daring dan membangun basis data terkait legalisasi konsuler, paspor diplomatik, serta paspor resmi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi warga negara dan bisnis.
Departemen Hukum Internasional membangun basis data perjanjian dan kesepakatan internasional untuk mendukung penelitian, konsultasi, dan pelaksanaan komitmen internasional Vietnam. Sementara itu, Departemen Luar Negeri menerapkan platform digital untuk memantau dan mempercepat pelaksanaan komitmen tingkat tinggi guna meningkatkan koordinasi serta efisiensi pengawasan.
Di luar itu, basis data mengenai organisasi non-pemerintah asing, pers dan jurnalis asing, protokol asing, migrasi, dan bidang lain juga disebut tengah dikembangkan dan disempurnakan untuk kemudian dihubungkan dan dibagikan.
Untuk periode mendatang, kementerian menyatakan akan melanjutkan dua tugas penting, yakni model yang melibatkan staf TI untuk menjalankan tugas tambahan di berbagai unit, serta pengoperasian sistem pengelolaan dokumen rahasia di jaringan internal. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi digital yang komprehensif dan meningkatkan efektivitas urusan luar negeri di era baru.
Meski demikian, kementerian mengakui proses implementasi masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya keuangan, kurangnya data yang terstandarisasi dan tersinkronisasi, serta kebutuhan peningkatan interoperabilitas antar sistem. Selain itu, pelaksanaan proyek teknologi informasi yang berada di bawah aturan investasi publik dinilai memerlukan waktu persiapan panjang sehingga memengaruhi kemajuan proyek.
Menurut kementerian, tantangan tersebut menuntut inovasi berkelanjutan dalam pendekatan, peningkatan koordinasi antarunit, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Ke depan, transformasi digital akan terus didorong lebih dalam dengan data sebagai fokus utama dan efisiensi kerja sebagai tolok ukur.
