Kementerian Haji dan Umrah menyusun dua skenario penting untuk penyelenggaraan haji 2026 menyusul kondisi kawasan Timur Tengah yang terus memanas. Langkah ini disiapkan sebagai upaya mitigasi agar pelaksanaan ibadah haji tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan jemaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjadikan keselamatan dan keamanan jemaah sebagai prioritas tertinggi. Pernyataan itu disampaikan Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam skenario pertama yang bersifat darurat, kementerian membuka opsi rute penerbangan alternatif dengan menghindari wilayah konflik, di antaranya Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab (UAE), dan Qatar. Rute baru dirancang melalui jalur selatan via Samudra Hindia, kemudian masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya.
Kementerian juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan keselamatan zona penerbangan yang akan dilalui.
Irfan menjelaskan, pengalihan rute berpotensi menambah waktu tempuh perjalanan. Konsekuensinya, pesawat yang tidak memiliki jangkauan terbang jarak jauh kemungkinan harus melakukan technical landing di negara ketiga. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada penambahan anggaran penyelenggaraan.
