Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat menerima kunjungan mahasiswa Universitas Terbuka dalam kegiatan diseminasi dan diskusi yang membahas politik luar negeri Indonesia, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional, serta peran strategis Indonesia di forum Developing-8 (D-8). Kegiatan tersebut digelar di Aula Hoegeng, Jakarta.
Acara dibuka Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto. Ia mengapresiasi partisipasi mahasiswa dan menekankan pentingnya pemahaman generasi muda terhadap kebijakan strategis pemerintah, terutama di bidang diplomasi dan politik luar negeri.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran Kemensetneg dalam mendukung tugas Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus memahami arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis yang dilansir laman Sekretariat Negara pekan ini.
Diskusi menghadirkan Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Komunikasi, dan Digital pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Dukungan Kabinet, Johar Arifin, serta Pranata Humas Ahli Madya Faisal Fahmi sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Johar Arifin menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menurutnya, prinsip tersebut menegaskan independensi Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negeri sekaligus komitmen untuk berkontribusi pada perdamaian dunia.
Johar juga menyoroti peran Indonesia di D-8, organisasi yang beranggotakan Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Indonesia disebut sebagai salah satu pendiri sejak 1997 dan aktif mendorong kerja sama ekonomi Selatan–Selatan.
“D-8 menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama sektor ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya,” kata Johar.
Ia menyampaikan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 D-8 yang berlangsung di Mesir pada Desember 2024 menghasilkan Deklarasi Kairo. Deklarasi tersebut memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi, pangan, pertanian berkelanjutan, pariwisata, riset, dan pendidikan, serta memuat penolakan terhadap sanksi ekonomi sepihak. Pada kesempatan yang sama, Azerbaijan bergabung sebagai anggota baru.
Indonesia ditetapkan sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 dan akan menjadi tuan rumah KTT ke-12 di Jakarta pada 15–17 April 2026. KTT tersebut mengusung tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity.” Dalam kepemimpinannya, Indonesia akan mendorong agenda integrasi ekonomi, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru, transisi hijau, konektivitas digital, serta penguatan kelembagaan D-8.
Sementara itu, Faisal Fahmi menekankan pentingnya transformasi digital sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan nasional berlandaskan empat tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden agar seluruh kebijakan nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Faisal.
Melalui kegiatan ini, Kemensetneg berharap wawasan mahasiswa mengenai politik luar negeri dan diplomasi semakin kuat, sekaligus meningkatkan pemahaman atas kontribusi Kemensetneg dalam mendukung kepentingan nasional.
